Rapat Paripurna DPRD Sumut Bahas APBD 2024, Semua Fraksi Soroti Realisasi Pendapatan

Dikatakannya, anggaran pendidikan pada APBD tahun 2024 sebesar Rp 3,6 triliun. Namun, dari yang direncanakan dan temuan proyek tidak sebesar yang diharapkan pihaknya.

"Urusan wajib pendidikan, anggaran pendidikan itu Rp, 3,6 triliun. Diharapkan berdampak siginifikan ke wilayah sumut. Namun nyatanya dari yang direncanakan dan temuan tidak sebesar yang diharapkan," jelasnya.

Apalagi, kata Landen kualitas guru dan pendidikan belum dilakukan secara merata. Sehingga perlu dilakukan pembenahan.

"Kami minta perbaikan gedung sekolah. Apalagi di Kecamatan Medan Deli, tidak ada SMA Negeri. Selain itu di daerah banyak kekurangan tenaga pengajar dan fasilitas sekolah perlu ditingkatkan," jelasnya.

Selain pendidikan, Landen juga menyoroti soal perbaikan jalan Provinsi yang tak kunjug selesai. 
Menurutnya, jalan daerah di Sumut cukup memprihatinkan. Ia berharap dengan adanya perubahan APBD, perbaikan.jalan segera dilakukan

"Jalan provinsi ini sangat memprihatinkan. Mudah- mudahan dengan adanya perubahan APBD, perbaikan ruas jalan dapat dianggarkan," jelasnya.

Menurutnya Pemprov Sumut harus lebih tegas dan bertanggung jawab terhadap seluruh proyek yang dibandung.

"Kami meminta ke depan perhatian yang akan datang untuk lebih tegas terlibat aktif tanggung jawab APBD dilakukan Pemprov Sumut. Sebab Idealnya semua harus dengan hasil yang diukur dan tepat sasaran," jelasnya.

Sementara itu juru bicara dari anggota DPRD Fraksi PKS, Ahmad mengatakan, pendapatan daerah Provinsi Sumut cukup lemah di tahun 2024. 

"Berdasarkan catatan kami, pendapatan daerah Sumut baru mencapai 42 persen. Ini menunjukkan 86,62 persen lemahnya pendapatan dikarenakan aspirasi dan pemungutan pajak retribusi daerah," jelasnya.

Padahal, kata Agus banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum mendapatkan pajak retribusi daerah.

"Pendapatan daerah di Sumut cukup rendah. Ini dikarenakan pemungutan pajak retribusi daerah cukup lemah," jelasnya.

Selain itu, ia meminta Pemprov Sumut untuk mengusut tuntas mafia pertambangan yang merusak alam.

"Ada banyak fasilitas yang diperlukan masyarakat rusak seperti bendungan air rusak, banyaknya mafia tambang di desa yang itu bisa merusak ekosistem alam. Sayangnya kondisi ini hampir merata di kab/kota Sumut," ucapnya.

Dengan rendahnya pendapatan daerah bisa membuat angka kriminalitas jadi tinggi.