Breaking News

Berita Viral

Dituding Pakai APBD Bayar Buzzer, Dedi Mulyadi Geram, Berani Buka Data: Jangan Asal Tuduh

Seorang konten kreator menyindir Gubernur Jawa Barat menggunakan buzzer untuk mendukung kebijakan dan pencitraannya di media sosial.

Tangkapan layar Ig @dedimulyadi71/TikTok @neninurhayati36
DITUDING BAYAR BUZZER - Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menanggapi soal isu di media sosial yang menuding dirinya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer. Ia berani membuka data jika diperlukan 

TRIBUN-MEDAN.com - Dituding pakai APBD bayar Buzzer, Dedi Mulyadi geram.

Ia berani membuka data keuangan pemerintah Jawa Barat.

Bahkan menurutnya kabar tersebut sudah termasuk penyebaran berita bohong.

Baca juga: NASIB TKI Mabuk dan Jadi Penyebab Kebakaran di Jepang, Kini Diminta Ganti Rugi Rp800 Juta

Tudingan itu pertama kali disebarkan oleh seorang konten kreator. 

Ia menyindir Gubernur Jawa Barat menggunakan buzzer untuk mendukung kebijakan dan pencitraannya di media sosial.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. 

Baca juga: Tak Cuma Jago Tugas Taktis, Brimob Sumut Panen Sayur dan Rawat Kolam Ikan untuk Ketahanan Pangan

"Pagi hari ini saya menyampaikan karena ini berkembang di media sosial ada yang menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran media sebesar 47 miliar ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer,” kata Dedi melalui Instagram miliknya, Selasa (15/7/2025).

Bahkan, masyarakat pun bisa mengecek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 secara langsung. 

"Silakan dicek di anggaran Jawa Barat, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Apakah benar ada anggaran untuk membayar buzzer? Kalau ada, laporkan saja ke aparat penegak hukum," ujar Dedi Mulyadi.

DEDI MULYADI - Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menanggapi soal isu di media sosial yang menuding dirinya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer.
DEDI MULYADI - Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menanggapi soal isu di media sosial yang menuding dirinya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer. (Tangkapan layar Ig @dedimulyadi71/TikTok @neninurhayati36)

Ia menerangkan, publik bisa mengakses langsung dokumen resmi detail penggunaan anggaran pemerintah.

Bahkan, bila perlu, publik bisa datang langsung ke setiap dinas untuk mengeceknya. 

"Ambil saja datanya, baca bukunya. Jangan asal tuduh. Kami terbuka kok. Tinggal datang dan lihat," ucap Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta itu menilai banyaknya dukungan dari media sosial bukan berasal dari buzzer bayaran, tetapi murni dari warganet yang memiliki harapan Jawa Barat bisa lebih baik lagi. 

Baca juga: Siap Mati Demi Lindungi Prabowo, Soenarko Soal Usut Kasus Ijazah Jokowi, Singgung Ijazah Giran

"Mereka bukan buzzer, itu warga yang punya akal sehat, punya harapan. Mereka bukan dibayar, dan mereka tidak suka menjelekkan orang lain," kata Dedi. 

Dedi pun menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis masyarakat. Namun, ia mengimbau setiap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan data dan fakta.

Sumber: Tribun Sumsel
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved