Beras SPHP Belum Bisa Disalurkan, Pemko Siantar Berencana Gelar Pasar Murah

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah (Setdako) Pematangsiantar, Sari Damanik menyampaikan bahwa Pemko Pematangsiantar mengambil inisiatif untuk menggelar operasi pasar atau pasar murah untuk mencegah kenaikan harga pada komoditas beras eceran kelas sedang (medium). 

Sebagaimana diketahui, sejak pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras bersubsidi diberhentikan peredarannya dari pasar, dampaknya terjadi pada kenaikan harga untuk beras kelas sedang (medium) dan di atasnya. 

"Berdasarkan informasi saat Zoom dengan Bulog dan BAPANAS pada Senin (7/7/2025) lalu, beras SPHP memang belum disalurkan. Tapi mulai bulan Juli ini akan disalurkan," kata Sari. 

"Terkait harga beras medium yang naik sejak ketiadaan beras SPHP di pasaran, kita (Pemko Pematangsiantar) akan melakukan intervensi harga kepada komoditas yang mengalami kenaikan, yaitu beras. Kita akan gelar pasar murah bersubsidi," kata Sari. 

Beberapa hari yang lalu pula, ujar Sari, Pemko Pematangsiantar bersama Forkopimda dan Bank Indonesia Kpw Pematangsiantar telah menggelar High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah pada Kamis (3/7/2025). 

Kesimpulannya, pemerintah akan mengambil langkah komprehensif sehingga daya beli masyarakat kelas bawah tetap terjaga. 

"Sebelum dilaksanakannya pasar murah, Kami bersama TPID dan mitra kerja, kembali akan melaksanakan rapat besok hari. Besok kita akan jelaskan langkah-langkah lanjutannya," kata Sari. 

Kepala Kantor Cabang Bulog Pematangsiantar, Matius Sitepu menyampaikan Bantuan Cadangan Pangan dari BAPANAS ke seluruh Bulog di Indonesia sedang tahap sosialisasi ke dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Perihal petunjuk teknis pelaksanaan. 

Bantuan beras cadangan pangan merupakan stimulus kepada masyarakat ekonomi lemah sebagai pengganti SPHP yang belum disalurkan (dijual/belikan). 

"Beras bantuan pangan alokasi Juni dan Juli dan akan diberikan sekaligus sebanyak 20 kg/ KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Data KPM dari Kementrian Sosial nanti diserahkan ke Badan Pangan Nasional dan Badan pangan nasional menyerahkan ke Bulog," kata Matius. 

Sementara itu, terkait penjualan beras SPHP, Matius menyampaikan ia sendiri belum mengetahui kapan keran tersebut dibuka sehingga masyarakat kelas bawah bisa membeli beras yang di level bawah.  

Namun dalam waktu dekat ia yakin pemerintah akan mengumumkannya lewat media. 

"Untuk penjualan beras SPHP saya belum dapat gambaran kapan salurannya dibuka oleh BAPANAS. Yang pasti sampai saat ini Bulog seluruh indonesia belum bisa menjual beras SPHP," pungkasnya. 

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan