Sumut Terkini

Bobby Nasution Tunjuk Hendra Dermawan Jadi Plt Kadis PUPR Sumut setelah Topan Ginting Ditangkap KPK

Gubernur Bobby Nasution menunjuk Hendra Dermawan Siregar sebagai Pelaksana Tugas Kadis PUPR Sumut menggantikan Topan Obaja Ginting.

|
TRIBUN MEDAN/Canva
TOPAN GINTING - Kolase foto senjata api jenis pistol Beretta dan wajah Kadis PUPR Sumut Topan Ginting. Pistol Beretta ditemukan di rumah Topan Ginting saat KPK melakukan penggeledahan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Langkah mengejutkan terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).

Gubernur Bobby Nasution menunjuk Hendra Dermawan Siregar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, menggantikan Topan Obaja Ginting yang nonaktif.

Diketahui Topan Obaja Ginting baru saja diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan.

Penunjukan ini berlaku sejak 1 Juli 2025.

Menariknya, Hendra Dermawan Siregar sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut.

Memulai Tugas dengan Gebrakan

Sebagai langkah awal, Hendra langsung tancap gas memimpin rapat koordinasi perdananya di Aula Kantor Dinas PUPR Sumut pada Kamis, 3 Juli 2025.

Melalui akun Instagram resmi @dinaspuprovsu, Dinas PUPR Sumut mengabarkan bahwa dalam rapat itu, Hendra menyampaikan arah kebijakan, visi, misi, dan menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program prioritas dinas ke depan.

"Diharapkan, melalui koordinasi yang solid, seluruh unit kerja dapat bergerak selaras demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan," tulis akun tersebut.

Jejak Demosi di Era Edy Rahmayadi

Penunjukan ini menjadi sorotan lantaran Hendra memiliki sejarah yang cukup berliku di lingkungan Pemprov Sumut.

Pada masa kepemimpinan mantan Gubernur Edy Rahmayadi, Hendra sempat mengalami demosi atau penurunan jabatan.

Dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ia diturunkan menjadi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara pada 5 Januari 2023.

Kala itu, Edy Rahmayadi menjelaskan bahwa demosi tersebut terkait dengan hasil asesmen dan sebagai bagian dari sistem meritokrasi yang ingin diterapkannya.

Edy bahkan sempat menyatakan niatnya untuk meninggalkan sistem open bidding dan beralih ke meritokrasi, di mana pejabat terbaik dari eselon bawah akan naik ke eselon di atasnya.

Kini, dengan penunjukan sebagai Plt Kepala Dinas PUPR dan kemungkinan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Hendra Dermawan Siregar kembali menempati posisi kunci.

Akankah ini menjadi babak baru yang cemerlang bagi kariernya di Pemprov Sumut?

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved