PRABOWO Sudah Keluarkan Inpres, Krisis Ekonomi Tetap Melanda Pulau Enggano, Tidak Ada Uang!

Upaya pemerintah daerah Pasca terbitnya Inpres, langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah (Pemda) belum terlihat.

Pemprov Bengkulu dan Pemda Bengkulu Utara pernah menggelar rapat koordinasi bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas permasalahan Enggano di Gedung Pola Kantor Gubernur Bengkulu pada Jumat (27/6/2025).

Rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui progres pembangunan pelabuhan di Pulau Enggano dan kendala yang dihadapi.

Gubernur Helmi Hasan menyatakan bahwa Forum Koordinasi Pemimpin Daerah (Forkopimda) selalu memantau kondisi di Pulau Enggano untuk memastikan informasi yang beredar di media sosial akurat.

"Forkopimda selalu memperhatikan kondisi Enggano melalui berbagai saluran, dan kami dapat memastikan bahwa kondisi masyarakat Enggano tidak seperti yang diberitakan oleh media sosial," ujar Gubernur Helmi Hasan.

Gubernur juga telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan tidak akan ada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Enggano.

Selain itu, Pemkab Bengkulu Utara dan Pemprov Bengkulu telah melakukan upaya tanggap darurat, termasuk memberikan bantuan logistik dan transportasi.

Gubernur berharap bahwa pada akhir bulan ini, alur pelayaran di Enggano dapat dibuka, meskipun belum dapat beroperasi secara penuh.

Camat Enggano, Susanto, menegaskan bahwa tidak ada kelaparan yang dirasakan oleh masyarakat Enggano.

"Saya mempertegas bahwa informasi tentang kelaparan di Enggano tidak benar. Yang terjadi adalah penurunan daya beli dan jual masyarakat," ujarnya.

Kepala Desa Banjarsari, Winarto Rudi Setiawan, juga menambahkan bahwa kesulitan yang dihadapi masyarakat Enggano terkait dengan pengiriman barang dan uang untuk anak-anak yang sekolah atau kuliah di luar Enggano, yang terkendala oleh transportasi. 

"Kesulitan kami adalah bagaimana anak-anak kami yang sekolah atau kuliah di luar Enggano dapat menerima kiriman dari Enggano, karena transportasi yang terbatas," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, selama empat bulan terakhir, 4.000 warga Pulau Enggano mengalami kelambatan ekonomi akibat pendangkalan alur di Pulau Baai.

Kapal reguler yang biasa melayani rute tersebut tidak dapat berlabuh di Pulau Baai, dan saat ini masyarakat sangat membutuhkan kapal pengangkut hasil bumi yang dapat berlabuh di dermaga Bengkulu.

(*/Tribun-medan.com)