PRABOWO Sudah Keluarkan Inpres, Krisis Ekonomi Tetap Melanda Pulau Enggano, Tidak Ada Uang!

TRIBUN-MEDAN.COM - Krisis ekonomi melanda Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, akibat tidak adanya transportasi laut untuk mengangkut hasil bumi telah berlangsung selama empat bulan.

Meskipun Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Pulau Baai dan Pulau Enggano ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Selasa (24/6/2025), hingga enam hari setelah penerbitan Inpres, belum ada percepatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sekitar 4.000 warga Pulau Enggano kini terjebak dalam berbagai persoalan yang sama seperti sebelum Inpres diterbitkan.

Puji Julita Sari, seorang aktivis dari Perempuan Ruang Puan, memberikan catatan penting terkait situasi ini.

Ia menekankan bahwa dalam kondisi perlambatan ekonomi seperti di Pulau Enggano, perempuan menjadi sangat rentan terhadap depresi dan sering kali menjadi korban terdepan.

"Dalam situasi ini, perempuan rentan depresi, termasuk karena harus memikirkan dan memanajemen banyak hal, termasuk pengeluaran rumah tangga," ujar Puji dalam diskusi bertajuk "Mengawal Inpres Enggano" di Bengkulu, Minggu (29/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa perempuan harus sangat ketat dalam mengatur belanja keluarga, terutama ketika pemasukan dari suami berkurang drastis.

"Biasanya kebutuhan keluarga Rp 1 juta per bulan, akibat krisis Enggano, pemasukan berkurang drastis ini membuat perempuan berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan dapur, rumah, dan lainnya. Rentan depresi jika berlangsung lama," ungkapnya.

Puji juga menyoroti bahwa ada banyak kebutuhan perempuan yang tidak bisa diwakilkan oleh kaum pria.

Ia menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan perempuan dalam penanganan krisis di Enggano, seperti ketersediaan pembalut dan kebutuhan bumbu dapur.

"Jika pun ada, tetapi tidak ada uang untuk membelinya, itu juga menjadi masalah. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah," jelasnya.

Ia mengkritisi narasi pemerintah yang menyatakan bahwa Enggano tidak mengalami kelaparan.

"Enggano sedang tidak baik-baik saja. Jika penanganan terus lamban, kelaparan akan mengadang di depan mata," tegasnya.

Menurutnya, implementasi Inpres yang sangat lambat membuatnya belum melihat peta jalan penanganan Enggano dalam skala cepat, sedang, dan panjang.

"Sejauh ini, pemerintah bekerja dengan pemerintah, pelibatan masyarakat dan kelompok sipil sangat minim. Kita perlu kerja cepat," tambahnya.