Kebijakan Sekolah 5 Hari di Sumut, Dukungan dan Tantangannya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menerapkan sistem belajar mengajar lima hari per pekan untuk tingkat SMA/SMK/SLB (negeri dan swasta) mulai Tahun Ajaran Baru 2025/2026.

Kebijakan ini menuai tanggapan beragam dari pelaku pendidikan, salah satunya dari Elfi Sahara, Kepala Sekolah SMA 1 Medan, yang menyatakan kesiapan sekolahnya menyambut aturan baru ini.

“Kultur anak-anak di sini aktif belajar. Mereka justru senang karena Sabtu-Minggu bisa dihabiskan dengan keluarga atau teman. Bagi yang ikut bimbel, waktu Sabtu bisa dimanfaatkan,” ujar Elfi, Selasa (17/6/2025). 

Menurutnya, tidak ada keluhan berarti terkait kebijakan ini. Sekolah hanya perlu menyesuaikan jam pulang yang lebih lama. Namun, ia meyakini daerah lain mungkin belum siap karena perbedaan kultur. 

“Infrastruktur dan budaya belajar tiap daerah berbeda. Di perkotaan mungkin tidak masalah, tapi bagi anak yang harus membantu orang tua usai sekolah, kebijakan ini bisa berdampak,” jelasnya. 

Respon orang tua dan siswa di SMA Negeri 1 Medan dinilai positif. Sosialisasi telah dilakukan, dan siswa serta guru menerima dengan baik.

Hanya, tenaga honorer tidak lagi bisa menentukan hari libur karena sudah diseragamkan pada Sabtu. 

“Waktu kita informasikan begitu malah anak-anak bersorak gembira ya,” ungkapnya.

Sekolah juga rencananya akan menyesuaikan jam masuk dari pukul 07.15 WIB menjadi 07.00 WIB, dengan jam pulang mundur dari 14.00 WIB ke 15.30 WIB. Ekskul pun sedang diatur agar terjadwal sesuai hari sekolah. “Kami mendukung kebijakan ini,” tegas Elfi. 

Maysarah, siswa kelas X SMA Paba Binjai, mengaku tidak keberatan dengan sekolah lima hari asalkan fasilitas sekolah nyaman. “Kalau saya, akses transportasi masih lancar sampai sore. Tapi teman-teman lain mungkin terkendala jika angkutan umum ke rumah mereka terbatas,” ujarnya. 

Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Medan, Prof. Ibrahim Gultom, menekankan bahwa kebijakan ini tidak bisa langsung diterapkan secara massal. “Perlu uji coba dulu karena karakteristik tiap sekolah berbeda. Budaya belajar anak di pedesaan dan perkotaan tidak sama,” katanya. 

Ia menambahkan, kultur belajar harus dibangun dulu sebelum kebijakan diberlakukan. “Jangan dipaksakan seragam, karena kemampuan adaptasi tiap sekolah berbeda,” pungkasnya. 

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah menetapkan kebijakan sekolah lima hari sebagai upaya penyeragaman sistem pendidikan dan efisiensi.

Kebijakan ini juga bertujuan memberi waktu lebih banyak bagi siswa untuk kegiatan keluarga atau pengembangan diri di luar sekolah.

(cr26/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan