Berita Medan

Fraksi PDIP Minta Pemko Medan Evaluasi 3 PUD, Produktivitas Hasil PAD jadi Sorotan

Fraksi PDIP menyampaikan beberapa saran, tanggapan saat menyampaikan masukan dalam Ranperda

Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/DEDY
Pandangan Fraksi PDIP. Jusuf Ginting Suka saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDIP DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna Pemandangan Umum atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 di ruang rapat paripurna, Senin (16/6/2025). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemko Medan diminta melakukan evaluasi kepada Perusahaan Umum Daerah.

Saran disampaikan oleh Fraksi PDIP DPRD Medan dalam rapat paripurna Pemandangan Umum atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 di ruang rapat paripurna, Senin (16/6/2025).

Fraksi PDIP menyampaikan beberapa saran, tanggapan saat menyampaikan masukan dalam Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 ini. 

Saran dan tanggapan Fraksi PDIP disampaikan Jusuf Ginting Suka yang menyoroti terkait keberadaan tiga Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Ketiganya PUD Pasar Kota Medan, PUD Rumah Potong Hewan dan PUD Pembangunan yang dinilai tidak menunjukkan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang signifikan dari tahun ke tahun.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan PUD milik Pemko Medan itu," tegas Jusuf Ginting Suka. 

Jusuf Ginting Suka membeberkan, bahwa PAD senilai Rp 400 juta yang dihasilkan PUD Pasar Kota Medan dari 53 pasar tradisional yang ada sangat minim.

Alternatif solusi yang disarankan agar unit usaha dikelola sendiri saja. 

"Hasilnya tidak maksimal selama ini, karena itu kami mengusulkan agar seluruh unit usaha di bawah naungan PUD Pasar Kota Medan baiknya dikelola sendiri, bukan pihak ketiga. Pegawai di PUD Pasar dinilai cukup dan mampu mengelola unit usaha milik PUD Pasar," tukasnya. 

Selain itu, Jusuf Ginting Suka juga menyoroti progres kemajuan koperasi dan UMKM di Kota Medan yang lambat.
Hal itu bisa dilihat dari belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan pada para pelaku UMKM dalam lima tahun terakhir.
"Buktinya bisa dilihat dari rendahnya akses terhadap permodalan koperasi dan UMKM dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, kurangnya pengetahuan pelaku koperasi UMKM tentang manajemen usaha, dan masih rendahnya kemampuan pelaku koperasi dan UMKM dalam menjalin kerjasama dengan mitra," urainya.
Untuk itu, langkah kebijakan Wali Kota Medan, Rico Waas layak dipertanyakan dan dinantikan.
Jusuf mempertanyakan strategi Wali Kota Medan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi para pelaku koperasi dan UMKM di Kota Medan. 
"Apa strategi Wali Kota Medan guna meningkatkan produktifitas dan daya saing di pasar global? Ini harus menjadi perhatian dan bagaimana Wali Kota bisa mengatasi permasalahan itu," tanya Jusuf Ginting 
Terakhir, Fraksi PDIP juga menyoroti menyoroti pelayanan dan penanganan pasien di RSUD Pirngadi Medan yang masih sering dikeluhkan masyarakat.
Bahkan sempat viral permasalahan keluhan para dokter dan pegawai terkait penyerapan retribusi parkir yang dinilai mencekik kantong. 
"Terakhir kami minta Penerapan E-Parking dengan sistem hitungan per agar ditinjau ulang, mengingat warga yang berkunkung ke RSUD Pirngadi adalah pasien dari keluarga kurang mampu," pungkasnya.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Berita viral lainnya di Tribun Medan
Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved