Polres Samosir

Hutan Samosir Dibabat, KPH 13 Bungkam Geopark Terancam, Polres Dengar Kegelisahan Tokoh Lingkungan

Tokoh pemerhati lingkungan dan adat Kabupaten Samosir berdialog dengan Polres terkait penanganan karhutla dan penebangan liar di Mapolres Samosir

Editor: Arjuna Bakkara
IST
Tokoh pemerhati lingkungan dan adat Kabupaten Samosir berdialog dengan Polres terkait penanganan karhutla dan penebangan liar di Mapolres Samosir, Senin (2/5/2025) menekankan pentingnya tindakan tegas dan perlindungan lingkungan. Antara lain, Efendy Naibaho (jurnalis dan mantan anggota DPRD Sumut), Naris Sitanggang (Ketua Adat Sitolu Hae Horbo), dan Wilmar Simanjorang (mantan Penjabat Bupati Samosir) diterima Kasat Intelkam Polres Samosir, IPTU Donal Sitanggang. Mewakili Kapolres Iptu Donal berjanji menindaklanjuti aspirasi dan berkoordinasi dengan KPH XIII Dolok Sanggul. 

Dalam audiensi itu, Efendy Naibaho menyampaikan aspirasi terkait maraknya pembakaran lahan dan aktivitas penebangan liar di kawasan perbukitan Samosir. Ia menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan dan mendorong Polres Samosir untuk menertibkan truk pengangkut kayu ilegal.

"Kami siap mendukung Polres dalam penanganan karhutla dan bahkan bersedia membentuk tim ulubalang, namun kami menghadapi keterbatasan dana. Kami berharap ada koordinasi lebih lanjut dengan Pemkab Samosir terkait penyediaan anggaran bencana," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Adat Sitolu Hae Horbo, Naris Sitanggang, menekankan pentingnya menjaga lingkungan demi kelangsungan sektor pariwisata.

"Musim kemarau sangat rawan karhutla, yang bisa menurunkan minat wisatawan. Kami sangat mendukung langkah Polres dalam menjaga kelestarian alam Samosir," katanya.

Sementara itu, Wilmar Simanjorang secara simbolis menyerahkan buku karyanya berjudul Penyelamatan Kawasan Danau Toba kepada Kapolres Samosir melalui perwakilan.

Dalam keterangannya, ia menyampaikan perlunya pengawasan langsung dari pemerintah daerah, serta edukasi bagi masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial.

"Perhatian pemerintah pusat sangat besar, tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran, termasuk aktivitas penebangan hutan liar. Kami juga mendukung langkah Ephorus HKBP  demi menjaga keseimbangan ekosistem Danau Toba," ungkapnya.

Menanggapi masukan tersebut, IPTU Donal Sitanggang menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kapolres dan Wakapolres yang berhalangan hadir pada hari itu.

Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti, termasuk melakukan koordinasi dengan KPH XIII Doloksanggul selaku pengelola kawasan hutan.

“Kami sudah melakukan pemantauan dan pemadaman karhutla bersama stakeholder, walaupun medan yang sulit menjadi tantangan tersendiri. Namun kami tetap berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Audiensi di Polres Samosir menjadi cermin nyata perjuangan dan tantangan pelestarian lingkungan di Samosir. 

Ambrosius Simbolon juga menyampaikan, di satu sisi, aparat kepolisian menunjukkan komitmen kuat, dengan dukungan tokoh masyarakat yang peduli. Namun, kelembagaan pengelola hutan yang seharusnya menjadi benteng utama justru memilih diam dan menunggu bukti konkret sebelum bertindak.

"Jika pola seperti ini terus berlanjut, bukan hanya status Geopark Kaldera Toba yang terancam, tetapi masa depan ekologis dan ekonomi masyarakat di kawasan ini juga akan menanggung akibatnya,"kritiknya

Ambrosius berpendapat, Samosir, di persimpangan sejarah, masih menyisakan harapan bagi para pelindung alam dan generasi mendatang.

"Namun waktu tidak akan menunggu,"ujar Ambrosius menimpali pembicaraan di Polres.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved