Alasan Paulus Tannos Menolak Menyerah ke Indonesia, Buronan Korupsi E-KTP Sudah 4 Tahun di Singapura

TRIBUN-MEDAN.com - Paulus Tannos seorang buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) ditangkap di Singapura beberapa waktu lalu menolak menyerahkan diri ke Indonesia.

Paulus Tannos tak bisa begitu saja diserahkan ke Indonesia karena ia telah mengubah status kewarganegaraannya.

Lantas, siapa Paulus Tannos dalam kasus korupsi E-KTP lebih jauh.

Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, buron kasus e-KTP yang ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025.

Ia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019 atas pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) tahun 2011 hingga 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam kasus ini, perusahaan milik Paulus Tannos, yaitu PT Sandipala Artha Putra, terbukti mendapatkan keuntungan fantastis yakni Rp 140 miliar dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Dalam laman resmi KPK, namanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 dengan dilengkapi dengan nama barunya, Tahian Po Tjhin (TPT).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, Paulus Tannos bisa saja tertangkap di Thailand.

Namun, pengusaha itu tidak bisa ditangkap karena red notice dari Interpol terlambat terbit.

Adapun red notice merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan sementara menahan seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.

“Kalau pada saat itu yang bersangkutan betul-betul red notice sudah ada, sudah bisa tertangkap di Thailand,” kata Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/1/2023). K

PK terus mengalami kendala dalam membawa Paulus Tannos ke Indonesia.

Sebab, ia mengubah kewarganegaraannya.

Hal itu membuat KPK tidak bisa membawa DPO itu pulang meskipun telah tertangkap di Thailand.

Pasalnya, red notice Paulus Tannos dengan identitas yang baru belum terbit sehingga KPK terbentur yurisdiksi negara setempat.