PANTESAN Letjen TNI Ditunjuk jadi Dirjen Bea Cukai, Terkuak Surat Dandim Agar Loloskan Bawaan Teman

Pantes Saja Prabowo Setujui Letjen Purn Djaka Budi jadi Dirjen Bea Cukai, Terkuak Surat Dandim ke Bea Cukai Agar Loloskan Barang-barang Bawaan Temannya dari Luar Negeri 

TRIBUN-MEDAN.COM - Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai Jumat, 23 Mei 2025.

Pelantikan tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Djaka Budi Utama mengaku sudah diminta untuk menjabat Dirjen Bea Cukai sejak awal Mei 2025.

Setelah menyanggupi permintaan tersebut, ia mengajukan surat pengunduran diri dari TNI Angkatan Darat pada 2 Mei 2025.

Namun, pengunduran diri itu belum sepenuhnya rampung karena surat keputusan resmi belum terbit.

Sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI, Djaka menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. 

Alasan Prabowo Prabowo Setujui Letjen Purn Djaka Budi Utama Jadi Dirjen Bea Cukai 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa alasan posisi Dirjen Bea dan Cukai dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama karena institusi tersebut membutuhkan sosok yang berani.

"Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani. Karena di situ, mohon maaf ya, tetapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.

Saat ditanya lebih lanjut soal penunjukan dari kalangan TNI untuk mengisi jabatan Dirjen Bea dan Cukai, Prasetyo menilai bahwa TNI merupakan lembaga yang paling terpercaya dan berada di garda terdepan dalam berbagai sektor.

Selain itu, Bea dan Cukai yang memiliki pos tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga membutuhkan sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi dan kementerian.

"Beliau tidak akan bekerja sendiri. Untuk beberapa hal memang kita akan bekerja keras untuk kita 'keroyok' bersama-sama. Sekali lagi, substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban-penertiban," kata Prasetyo.

Penunjukan sejumlah eselon I di Kementerian Keuangan, kata Prasetyo, juga dilakukan atas usulan dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai.