DOKTER Tifa Soroti Map Ijazah Jokowi yang Beda dengan Miliknya, Curiga Bentuknya Vertikal

Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan kembali ijazah yang dimilikinya memang asli.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (23/5/2025). 

"Ya memang asli. Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu," ujar Jokowi, dilansir dari Tribunsolo.com

Jokowi menilai proses pemeriksaan oleh Bareskrim Polri dilakukan secara sangat mendetail, meliputi aspek teknis dan historis dari dokumen ijazah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. 

"Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman yang saya ada," jelasnya.

Jokowi juga menyebutkan bahwa sejumlah foto dan dokumen penunjang turut menjadi bukti pendukung keaslian.

Ini mencakup foto kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), foto wisuda, hingga foto aktivitas sebagai anggota Mapala yang menunjukkan keberadaannya selama masa kuliah. 

"Foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai Mapala, detail sekali," ujarnya.

Lebih lanjut, polisi juga melacak catatan historis penerimaan mahasiswa di UGM. Nama Jokowi tercantum di pengumuman kelulusan Proyek Perintis I (PPI) UGM tahun 1980, yang dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1980, halaman 4, kolom 6, nomor urut 14. 

"Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya," tutup Jokowi.

Bareskrim Hentikan Kasus 

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah selesai melakukan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Uji labfor dilakukan menyusul adanya pengaduan masyarakat oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana. 

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa dari hasil uji labfor ijazah Jokowi dinyatakan keaslian dokumen tersebut.

"Terkait dengan aduan masyarakat, kewajiban penyelidik melakukan penyelidikan yang gunanya untuk mengetahui ada atau tidak perbuatan pidana. Namun dari pengaduan ini dapat disimpulkan tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).