Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan Sambangi Kemenhut, Berikut Isi Pertemuannya

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Akhir-akhir ini, Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan bertemu Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni. Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang ia sampaikan.

Pertemuan ini berlangsung setelah beberapa waktu lalu, dirinya dan sejumlah pemimpin agama di Sumut menyampaikan seruan tutup PT. TPL.

Ia menyampaikan berbagai hal kepada pihak kemenhut RI sekaitan dengan persoalan lingkungan di kawasan Danau Toba. Pertama, ia menyoal pengaruh kehadiran PT TPL bagi masyarakat di kawasan Danau Toba.

"Saya menyaksikan sendiri bagaimana TPL sejak awal mendapat perlawanan, ada konflik, rusak lingkungan, bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsir terjadi," ujar Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, Kamis (22/5/2025).

"Mohon Pak Menteri meninjau konsesi karena kondisi Tapanuli dan Danau Toba sekitarnya sudah rusak alamnya. Tutupan hutan drastis berkurang. Eukaliptus merusak tanah," sambungnya.

Hal kedua, ia juga menyampaikan soal adanya lahan HKBP di Tele.

"Ada tanah HKBP di Tele yang sekarang menjadi hutan lindung. Mohon dikembalikan ke HKBP untuk digunakan pelatihan dan pengembangan pertanian," sambungnya.

Ketiga, pemimpin HKBP ini menyampaikan perihal perawatan hutan pinus yang berbatasan dengan Seminarium HKBP Sipoholon.

"Ada hutan pinus berbatasan dengan Seminarium HKBP Sipoholon yang sebagian sering terbakar dan perlu ditanam ulang dan dirawat," lanjutnya. 

"Kami memohon agar diserahkan pengelolaannya kepada HKBP, menanam ulang dan menjaga supaya tidak ada penebangan liar tetapi bisa digunakan untuk tempat retret di dalamnya tanpa bangunan permanen," sambungnya.

"Beliau yang didampingi dua orang staf mengatakan akan menindaklanjuti. Kita tunggu," lanjutnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan kepada pihak kemenhut perihal adanya penebangan hutan di Parlilitan dan Tarabintang, yang terletak di Kabupaten Humbahas.

"Tambahan ada satu hal secara lisan sol penebangan hutan di Parlilitan dan Tarabintang terus berlangsung, mohon perhatian Pak Menteri. Senang sekali beliau menyambut baik dan akan menindaklanjuti," lanjutnya.

Soal pelestarian alam di kawasan Danau Toba, ia telah menyampaikan pemikirannya di depan publik. Bahkan, teranyar ia dengan tegas meminta agar setiap orang, kelompok dan perusahaan yang terlibat dalam perusakan alam di kawasan Danau Toba segera bertobat.

Sebelumnya, Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan melalui akun media sosialnya meminta agar PT TPL ditutup. Ungkapan yang ia tuliskan memuat beberapa hal.

"Bapak/ibu pemilik dan pimpinan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang terhormat. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal secara terbuka melalui media sosial ini sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat di Tano Batak dan Pimpinan Gereja HKBP," tulis Pendeta Victor Tinambunan, Rabu (7/5/2024).

Selanjutnya, ia utarakan beberapa poin soal PT TPL. Ia menilai relasi sosial antara TPL dengan masyarakat sekitar tidak terbangun.

"Pertama, saya secara pribadi, dan kemungkinan besar mayoritas masyarakat di Tanah Batak, tidak mengenal secara langsung siapa sesungguhnya pemilik maupun pimpinan utama PT TPL," tuturnya.

Baginya, hal tersebut merupakan suatu ironi yang mencolok, sebuah perusahaan berskala besar yang telah beroperasi selama puluhan tahun di atas tanah leluhur kami, tetapi relasi sosial dan komunikasi dasarnya dengan masyarakat sekitar tetap asing dan tidak terbangun.

"Dalam konteks etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta norma adat yang kami hidupi, absennya relasi ini merupakan sebuah kegagalan struktural serta bentuk pengabaian etika hidup bersama di masyarakat," ungkapnya.

"Kedua, berdasarkan pemberitaan media dan berbagai laporan publik, kami mengetahui bahwa PT TPL telah memperoleh keuntungan finansial yang sangat besar, bernilai triliunan rupiah dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Tano Batak," sambungnya.

"Ironisnya, akumulasi kapital tersebut tidak tampak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan masyarakat lokal. Ketimpangan ini menjadi cermin ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi, dan menunjukkan adanya relasi yang eksploitatif," lanjutnya

Ketiga, ia menuturkan soal fakta menyakitkan setelah kehadiran PT TPL di Tano Batak.

"Ketiga, fakta yang paling menyakitkan adalah bahwa keberadaan PT TPL telah memicu berbagai bentuk krisis sosial dan ekologis: mulai dari rusaknya alam dan keseimbangan ekosistem, rentetan bencana ekologis (banjir bandang, tanah longsor, pencemaran air, tanah, dan udara, perubahan iklim),  jatuhnya korban jiwa dan luka, hilangnya lahan pertanian produktif, rusaknya relasi sosial antarwarga, hingga akumulasi kemarahan yang tidak mendapat saluran demokratis karena ketakutan dan represi," sambungnya.

Baginya, ini bukan sekadar dampak insidental, tetapi sebuah jejak panjang dari konflik struktural yang tidak kunjung diselesaikan secara bermartabat.

"Melihat ironi kehidupan yang terjadi dalam kurun 30 tahun terakhir ini, dengan segala hormat dan tanggung jawab moral, saya menyerukan kepada bapak/ ibu pmilik dan Pimpinan PT TPL: tutup operasional perusahaan TPL sesegera mungkin," terangnya.

Menurutnya, penutupan ini bukanlah sekadar desakan emosional, melainkan langkah preventif  menghindari krisis yang lebih parah di masa depan bagi masyarakat di Tano Batak, bagi Sumatera Utara, dan bahkan bagi keberlanjutan ekologis di tingkat global.

"Satu lagi, seluruh karyawan/ karyawati yang akan berhenti tolong diberi pesangon besar supaya mereka ada modal usaha," lanjutnya.

"Doa saya kiranya Tuhan Yang Mahakuasa melindungi bapak/ ibu dan memberikan bisnis yang sehat yang mensejahterakan bapak/ ibu serta masyarakat luas," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan