Dugaan Korupsi Smartboard Langkat, Wartawan Diminta Surat Pengantar dari Dinas saat Meliput Sekolah

"Kok bisa pas gitu ya seperti gak ada negosiasi, atau harganya memang sudah di atur sebelum pembahasan RKA," ujar Syahrial. 

Selain indikasi terjadinya pemahalan harga, Syahrial juga mencurigai adanya deal-deal antara PPK dan penyedia untuk memunculkan angka ongkos kirim fiktif senilai Rp 500 juta lebih dari kedua kontrak tersebut. 

Padahal harga yang ditampilkan penyedia di ekatalog sudah termasuk ongkir atau referensi ongkos kirim Rp 0.

Lebih lanjut, diungkapkan Syahrial, dari hasil investigasi pihaknya, sebelum kontrak pesanan smartboard dilakukan, pihak penyedia PT Global Harapan Nawasena serta PT Gunung Emas Ekaputra melalui makelar proyek berinisial IS warga provinsi NAD, dan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Langkat, kerap melakukan pertemuan.

Ia menduga eks Pj Bupati Langkat dan pejabat Disdik Langkat serta pihak penyedia barang, sudah melakukan deal-deal-an dan pengaturan harga yang menguntungkan kedua belah pihak sebelum anggaran tersebut disetujui. 

"Kita mencurigai pengaturan harga sudah di lakukan sejak awal, modusnya bisa dalam bentuk diskon atau cashback yang diberikan penyedia kepada oknum pemesan," jelasnya.

Kemudian Syahrial menegaskan, masih banyak sekolah-sekolah yang mendapatkan smartboard, tidak dapat mengoperasikannya, dikarenakan sejak awal tidak ada sosialisasi untuk pengoperasian serta terbatasnya jaringan internet dibanyak daerah di Kabupaten Langkat. 

"Seharusnya, Disdik Langkat lebih mengutamakan kebutuhan sarana dan prasarana fisik sekolah, bukan smartboard," tutup Syahrial.

(cr23/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan