BALASAN MENOHOK Dedi Mulyadi ke Fraksi PDIP Gegara Merasa Direndahkan: Dihargai tapi Tak Menghargai

Memo pun meminta seluruh Fraksi PDIP untuk tidak mengikuti atau keluar dari rapat paripurna tersebut.

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraksi PDIP perjuangan," lanjut Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Hal ini dipicu soal pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu.

Dalam kegiatan itu, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.

Awalnya, Dedi menyebut program yang akan ia laksanakan saat memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi, Rabu (7/5/2025).

Ia kemudian mencontohkan para raja zaman dulu tidak menyusun APBD.

Begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ujarnya.

Menurut Dedi, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya.

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," ucapnya.

Merasa Direndahkan 

Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, menyatakan bahwa aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap pernyataan yang dianggap telah melecehkan DPRD sebagai institusi legislatif.