Mardigu Wowiek Bongkar Kenapa GRIB Susah Dibubarkan padahal Bakar Mobil Polisi hingga Hina Jenderal

Dalam politik di Indonesia, Mardigu menyebut ormas GRIB Jaya dijadikan aset tak resmi oleh penguasa. 

"Kalau hari ini kita diam, maka besok kita akan dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita pilih dan tidak bisa kita percaya. Ini bukan konspirasi, ini realitas operasional," katanya. 

Kehadiran ormas semacam ini berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. 

Apalagi, kata Mardigu, kemampuan daya beli masyarakat saat ini sedang mengalami penurunan. 

"Rakyat banyak pengangguran, perusahaan besar tidak ada yang berinvestasi di Indonesia karena semua sama. Isu premanisme yang mengganggu investasi sudah sampai pada tahap yang tidak bisa ditoleransikan lagi."

"Sehingga yang terbaik bagi pengusaha adalah pindah ke negara lain yang memang negaranya dan pejabatnya niat membangun ekonomi bagi rakyatnya," tulisnya. 

Kondisi ini membuat Indonesia memasuki masa gelap ekonomi. 

"Premanisme mengganggu kenyamanan berbisnis yang membuat pengangguran meningkat. Itu sebuah realita dalam 5 tahun ini dan semakin meningkat dalam 1 tahun terakhir," katanya. 

Presiden Prabowo Subianto meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak mengganggu apalagi melakukan pemalakan yang dapat mengganggu.

Perintah Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman usai sidang kabinet yang digelar Senin (5/5/2025). 

"Tadi juga Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas, yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu," ujar Dudung di Istana, Jakarta, Senin (5/5/2024) dikutip dari Kompas.com. 

Dudung mengatakan, ormas dapat dimanfaatkan dalam memberi masukan dan mendorong pembangunan. 

Karenanya, ia mengungkap bahwa Prabowo ingin ormas dan pemerintah dapat bersinergi. 

"Jadi kalau misalnya ada ormas, silakan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong pembangunan pemerintah itu sendiri," ujar Dudung.

Berjasa di Mata BIN

M Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menyatakan dukungannya terhadap Hercules Rosario de Marshal yang membela Presiden Joko Widodo dalam polemik ijazah palsu.