SEJUMLAH Usulan Bupati Franc Tumanggor Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat, Franc Benrhard Tumanggor menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (5/5/2025).

Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd, MM, Bupati Franc menyampaikan beberapa usulan perioritas pembangunan Pakpak Bharat untuk dibahas dan dimasukkan dalam program perioritas Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Beberapa usulan perioritas "baik peningkatan komoditas pertanian unggulan, infrastruktur dan konektifitas antar daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) dan lainnya kita sudah sampaikan,"ujar Bupati Franc Bernhard Tumanggor.

"Mudah-mudahan bisa tertampung seluruhnya apa yang menjadi usulan kita di program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan datang. Dengan begitu akan mempercepat upaya pembangunan Pakpak Bharat yang kita dambakan bersama. Kininduma harus kita gapai, apapun caranya,"ucap Franc.

Baca juga: WAGUBSU Hadiri Musrenbang Pakpak Bharat 2026, Bupati Franc Tumanggor Singgung Jalan Delleng Simpon

Sejumlah Usulan yang Telah Disampaikan

Beberapa usulan perioritas Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam RKPD kali ini di antaranya:

- Pembangunan dan peningkatan mutu dan kualitas jalan penghubung antar daerah guna membuka keterisolasian Kabupaten Pakpak Bharat,

- Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional di tiga daerah (Karo, Dairi, Pakpak Bharat) guna mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Geopark Kaldera Toba,

- Peningkatan produktifitas pertanian, serta beberapa usulan perioritas lainnya.

Sementara, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution menyampaikan dalam sambutannya, bahwa target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan tahun 2025 - 2029, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 persen menjadi 7,6 perse,

- PDRB per kapita dari sebesar Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta,

- Kontribusi PDRB provinsi 5,21 persen menjadi 5,30 persen,

- Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 persen menjadi 5,20 sampai dengan 4,74 persen,

- Penurunan kemiskinan dari 7,19 persen menjadi 3,82 - 2,82 persen,

- Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin,

- Penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin,

- Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin,

- Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1 persen menjadi 18,52 persen.

(*/Tribun-medan.com)