Kronologi Diperas Anggota DPRD Kota Medan Salomo Pardede, Ini Respons Pengusaha Biliar

"Saya tidak pernah menghubungi Aris Siregar dan tidak pernah meminta bantuan untuk urus izin Xana Billiard. Karena izin Xana Billiard sudah ada dari 2 tahun lalu. Yang saya bahas di rekaman itu ya masalah pajak. Bukan masalah izin," Kata Andryan membantah klarifikasi Aris Siregar yang beredar.

Salomo Pardede dikenal politikus yang merupakan anak dari wirausahaan Sumatera Utara, Rudolf Pardede yang bergerak di bidang Perhotelan, Tekstil.

Rudolf Pardede juga sempat menjabat Gubernur Sumatera Utara menggantikan T Rizal Nurdin yang tewas karena pesawat yang ditumpanginya jatuh pada tanggal 5 September 2005.

Salomo dalam karier politiknya kini menjabat Ketua Komisi III DPRD Kota Medan.

Dia berhasil menduduki bangku dewan 2024-2029 lewat Partai Gerindra.

Latar belakang politik keluarga Ayah dari Salomo Pardede dikenal lekat dengan partai PDI-Perjuangan.

Namun Salomo memiliki pengalaman meniti karier di Partai Demokrat sebelum di Gerindra seperti saat ini.

Saat menjadi Kader Partai Demokrat, Salomo TR Pardede pernah dicoret dari Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono dari calon legislatif (caleg) partai milik SBY tersebut.

Fauzi Nasution dan Rahmad Yusuf Simamora Kuasa Hukum Andryan mengatakan pihaknya mendampingi korban sesuai laporan yang sudah dibuat ke Polda Sumut.

Ini sudah ada dugaan pelanggaran, dan ada dua alternatif pelanggaran hukum.

"Pertama pidana umumnya ini masuk ke ranah Pasal 628 KUHP. Tapi kalu nanti kita mengaitkan dugaan ini benar, mengaitkan Institusi Penyelenggara Negara ini sudah masuk ke ranah Tipikor Pasal 12 E UU Tipikor, karena ada pemerasan yang dilakukan Penyelenggara Negara. Itu bisa dilihat dari suara berlogo DPRD Kota Medan yang mereka pakai (datangi pengusaha) bersifat administratif yang harusnya mengawasi, bukan eksekutor. Urusan pajak itu kan ke Bapenda Kota Medan langsung. Kita berharap ke Kapolda Sumut proses hukum secara transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi," katanya.

"Pelaku korupsi harus ditindak tegas sesuai proses hukum, seperti yang Pak Prabowo Subianto instruksikan berantas koruptor," pungkasnya.

(DYK/Tribun-Medan.com)