Nasib THL yang tak Sempat Diangkat PPPK, Pemko Siantar Dibatasi Kemampuan Keuangan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Wesly Silalahi, Wali Kota Pematangsiantar mendapat pertanyaan pada Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2024, terkait dengan nasib ratusan honorer yang tak bernasib baik diangkat menjadi ASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). 

Terkait pertanyaan yang sebelumnya dilayangkan Fraksi PDI Perjuangan tentang Tenaga Harian Lepas (THL) ini, Wesly menyebut bahwa pengangkatan THL tidak diperbolehkan lagi. 

"Jumlah pegawai honor/THL per Desember 2022 sebanyak 1.535 orang. Sudah diangkat sebagai PPPK per 1 April 2025 sebanyak 801 orang. Sehingga sisa honorer/THL per April 2025 adalah 734 orang," kata Wesly Silalahi, Selasa (22/4/2025). 

Di kesempatan terpisah, Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar Dedi Idris Harahap menyebut bahwa sebelumnya Pemko Pematangsiantar sudah mengusulkan pengangkatan sesuai kebutuhan posisi yang dibuka oleh pemerintah pusat. 

"Usulan kita kemarin kan 100 persen ditampung oleh BKN. Jadi nggak ada lagi pengangkatan untuk tahun ini. Kalau pun ada yang THL itu non-pekerjaan pemerintahan langsung," kata Dedi, Kamis (24/4/2024). 

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Arri S Sembiring.

Terang Arri, keuangan Pemko Pematangsiantar tentu tak akan cukup apabila mengangkat semua THL sebagai PPPK. 

Apalagi keilmuan THL ini bukan bekerja pada bidang teknis. Melainkan pekerjaan-pekerjaan bersifat umum tanpa kebutuhan skill dan background pendidikan tinggi. 

"Misal petugas kebersihan, juru masak, dan sebagainya itu kan nggak ada aturan harus diangkat sebagai PPPK. Kemudian kemampuan keuangan daerah kita juga tidak cukup. Karena kalau dia diangkat sebagai PPPK. Gajinya pun harus sesuai (naik)," kata Arri. 

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan