Sumut Terkini

Perlu Dialog Terbuka dan Pakta Integritas Tertulis untuk Ketum KONI Sumut

TPP merekomendasikan hanya satu dari dua calon yang memenuhi persyaratan yakni Hatunggal Siregar.

|
Penulis: Aprianto Tambunan | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/APRIANTO TAMBUNAN
Sekretaris Umum Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Sumatra Utara Zulkarnaen Purba (kiri) dan Ketua Umum Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Sumatra Utara Muhammad Arief Fadhillah (kanan) ketika ditemui awak media, di Medan, Senin (14/4/2025) sore. Keduanya meminta dialog terbuka dan pakta integritas tertulis untuk Ketum KONI Sumut.  

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Tim penjaringan dan penyaringan (TPP) Musyawarah Provinsi (Musprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatra Utara sudah mengumuman hasil verifikasi bakal calon Ketua Umum KONI Sumut, Senin (14/4/2025).

TPP merekomendasikan hanya satu dari dua calon yang memenuhi persyaratan yakni Hatunggal Siregar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Sumatra Utara Zulkarnaen Purba mengatakan bahwa dirinya menghormati hasil keputusan TPP.

Meskipun ada hal yang masih mengganjal, terutama soal persyaratan pertama yang menyebutkan "Calon Ketua Umum pernah menjadi salah satu pengurus atau sedang menjabat sebagai pengurus Pengprov/Badan fungsional Cabang olahraga atau pengurus KONI kabupaten/kota atau pernah menjadi pengurus KONI Sumatra Utara dan minimal 1 (satu) periode".

"Kita semua sudah tahu hasil TPP, kita hormati itu. Walaupun di sana sini ada kecurangan masalah persyaratan-persyaratan itu. Tidak ada persyaratan dijelaskan secara utuh. Hanya dukungan, sebenarnya kan ada persyaratan lain.

Tapi dilakukan penjelasan sepotong-sepotong dan seakan-akan penafsiran-penafsiran itu mendapatkan ahli bahasa," kata Zulkarnaen, Senin (14/4/2025).

Selain itu Zulkarnaen mengatakan jika memang hanya satu calon yang direkomendasikan, tidak serta merta langsung memimpin.

Namun perlu dibuat fakta integritas tertulis.

"Jikapun kita menerima itu, kita berharap kalau sudah terpilih sebelum memperoleh SK (Surat Keputusan), usai menyampaikan visi dan misi, perlu dibuat fakta integritas tertulis dari ketua umum di musprov.  

Nantinya itu jadi pegangan bagi kami pengprov. Jika tak bisa memenuhinya maka silakan mundur. Itu baru namanya gentleman," kata pria yang juga menjabat Pengurus FB Forki itu. 

Setelah itu ia juga mengatakan perlu dibuat dialog terbuka bersama para pengurus pengprov.

Terutama membicarakan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur-Nusa Tenggara Barat mendatang. 

"Saya sarankan SIWO membuat forum terbuka bersama Ketua umum terpilih, karena di depan mata ada tugas yang paling berat yaitu mempertahankan hasil PON. DI PON akan datang hanya ada 40 cabang olahraga.

Coba lihat prestasi kita sejak tahun 2000. Kita harus mencontoh Jawa Barat. Jadi prestasi kemarin anggapannya bukan hanya karena kita tuan rumah. Perlu evaluasi dengan dialog. Jadi jangan overconfidence," bebernya. 

Menurutnya dalam olahraga hanya ada dua yang penting, yakni soal anggaran, kemudian keseimbangan antara akademisi dan praktisi.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved