SOSOK Dadang Kosasih, Kabid di Dishub Bogor yang Menangis Terseret Dugaan Pungli Sopir Angkot

Ia membantah ada melakukan pungli.

Baca juga: Profil Riena Diana, Pemeran Baiduri Amira dalam Serial Drama Bidaah yang Hendak Jadi Istri Walid

"Pokoknya layani masyarakat. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban melalui Pak Gubernur," ujar Dadang sambil menangis, dikutip dari Tribun Jabar.

"Apapun itu, harus siap," ujar seorang pria di dekat Dadang.

Sosok Dadang Kosasih

Dadang Kosasih merupakan pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Bogor.

Ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Bogor.

Adapun tugasnya, bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bogor.

Baca juga: Profil Pdt Hein Arina, Ketua Sinode GMIM yang Dijadikan Tersangka Dugaan Korupsi oleh Polda Sulut

Ia juga harus aktif dalam sosialisasi program keselamatan transportasi, seperti Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi (Simawa), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas.

Namun, setelah dipercaya menjabat sebagai Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Bogor, Dadang Kosasih terseret isu tak sedap.

Ia disebut-sebut terlibat dalam tindakan pungli dana insentif terhadap sopir angkot di jalur puncak Bogor.

Meski namanya disebut-sebut dalam kasus ini, Dadang Kosasih membantahnya. 

Dadang Kosasih mengatakan, uang tersebut awalnya diberikan secara sukarela oleh para sopir kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

Baca juga: Profil Tamsil Linrung, Mantan Aktivis HMI yang Digadang Jadi Calon Ketua KKSS

Dadang menyebut sopir angkot tidak pernah dipaksa menyerahkan uang tersebut.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000," ujar Dadang di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia mengungkapkan bahwa simpang siur informasi yang menyebut adanya keterlibatan Dishub atau Organda dalam pemotongan dana kompensasi tidak benar.

Menurutnya, munculnya isu itu disebabkan oleh miskomunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.