NASIB Emen Sopir Angkot Bogor, Kini Minta Maaf Usai Curhat ke Dedi Mulyadi Uang Kompensasi Disunat

Setelah lantang membongkar soal pemotongan uang bantuan, Emen kini justru membuat surat pernyataan menarik ucapannya.

Baca juga: PILU Curhat Istri Satpam RS Bekasi, Lebaran tanpa Suami yang Kritis Dianiaya, Mau Rayakan Ultah Anak

"Dengan ini menyatakan dana kompensasi dari Gubernur bapak Dedi Mulyadi," katanya.

Ada tiga point yang ditulis Emen dalam surat pernyataannya.

Pertama dia menyatakan bahwa Organda dan Dishub Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam pemotongan dana bantuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Adapun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut," katanya.

Point berikutnya, Emen menyatakan ada 430 angkot Puncak yang menerima bantuan Gubernur Jabar.

Menurutnya total hasil pemotongan bantuan sebanyak Rp 11.200.000.

Baca juga: Profil Riena Diana, Pemeran Baiduri Amira dalam Serial Drama Bidaah yang Hendak Jadi Istri Walid

"Dana kompensasi tersebut sudah dibagikan ke sopir-sopir angkot Cisarua Kabupaten Bogor berjumlah 430 unit dan ada yang dipotong ada yang tidak, ada yang ngasih ada yang tidak. Jumlahnya Rp 11.200.000 yang dipinta," kata Emen.

Terakhir Emen menyatakan bahwa masalah pemotongan dana bantuan Gubernur Jabar KDM sudah selesai.

Dia juga meralat ucapannya saat ditelepon Dedi Mulyadi.

"Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi itu hanya klarifikasi saja maka dengan ini saya ralat, demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandat tangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor," kata Emen sopir angkot Puncak.

Tapi nampaknya upaya Emen menjadi sia-sia.

Pasalnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berkukuh untuk tetap memproses hukum pelaku pemotongan dana bantuan untuk sopir angkot Puncak.

"Sopirnya sudah menyampaikan pernyataan sudah dibalikin," katanya.

KDM menganggap meski uang hasil sunat bantuan itu sudah dikembalikan, namun proses hukum harus tetap berjalan.