DEDI MULYADI Tetap Minta Pungli Kompensasi Sopir Angkot Diproses Meski Sudah Dikembalikan: Preman

"Alhamdulillah sudah dikembalikan lagi tetapi itu perilaku yang dilakukan oleh ASN atau kelompok-kelompok lain yang berbentuk organisasi, saya kekeh menyatakan bahwa itu tindakan premanisme, artinya preman itu ada dua ada yang punya seragam ada juga yang tidak punya seragam. Intinya melakukan tindakan tidak sesuai dengan kewenangan dirinya dan mengambil hak orang lain," kata Dedi Mulyadi.

Klarifikasi Sopir Angkot

Sebelumnya, Emen sopir angkot tiba-tiba mengklarifikasi kalau saat itu Dishub dan Organda ada di lokasi untuk pembagian bantuan saja.

"Untuk Dishub dan Organda hanya ada yang memberikan dan ngumpul pada waktu di lokasi. untuk masalah dishub dan organda tidak ada sangkut pautnya, hanya memberikan di lokasi tersebut," tuturnya.

Ia juga memebenarkan kalau uang yang dipotong itu akan dikembalikan oleh KKSU ke para sopir angkot.

"Sudah berkoordinasi, uang Rp 11,2 juta akan dikembalikan ke sopir angkot. Soal uang potongan itu bukan masalah, hanya salah paham saja," tandasnya.

KKSU Minta Maaf Kembalikan Uang

Salah satu Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) bernama Nandar akhirnya muncul mengklarifikas terkait pemotongan sopir angkot.

Mengutip dari Tribunnewsbogor.com, Nandar bersama Emen pun sudah bertemu dan melakukan klarifikasi soal uang itu.

Namun ia tetap bersikukuh melakukan potongan dan mengklaim hanya menerima dari para sopir angkot.

"Saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih," kata Nandar.

Ia juga mengungkap total uang yang dipotong itu sejumlah belasan juta.

"Itu total nilainya Rp 11.200.000. Rekan-rekan sudah sepakat, kita kembalikan," kata Nandar.

Tak hanya itu, Nandar juga meminta maaf kepada sopir yang belum mendapatkan bantuan dari Dedi Mulyadi.

"Saya mohon maaf juga, karena waktu itu di situ sudah mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata, jadi apa adanya yang didata di lapangan, yang sehari-hari narik. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian, itu tidak ada di lapangan," jelasnya.