MESKI TELAH MINTA MAAF, Gubernur Dedi Mulyadi Tetap Minta Tindak Tegas Kepala Desa Klapanunggal

TRIBUN-MEDAN.COM - 
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai harus ada tindakan tegas terhadap Kepala Desa Klapanunggal.

"Ya sama dong perlakuan kayak preman di Bekasi, polisinya bertindak.

Preman Bekasi ditindak kan? Ditahan kan? Masa kepala desa enggak? Kan sudah tahu ada instruksi, kan dia melakukan sebuah perbuatan meminta untuk digratifikasi.

Itu masuk melanggar hukum, jadi tidak cukup hanya pembinaan harus ada tindakan tegas," ujar Dedi dalam keterangannya dikutip Selasa (1/4/2025).

Tidak Cukup Minta Maaf

Dedi menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Kepala Desa Klapanunggal tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf.

Menurutnya, harus ada langkah hukum agar kejadian serupa tidak terulang dan memberikan efek jera.

"Dari sisi otoritas kewenangan, SK kepala desa itu dari bupati, maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa.

Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni,"tegasnya.

Item-item permintaan THR

Sebagaimana diketahui, tingkah laku oknum kepala desa (kades) di Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan belakangan ini.

Sang kades minta Tunjangan Hari Raya (THR) ke perusahaan-perusahaan mencapai Rp 165 juta. 

Modus permintaan THR ini untuk kegiatan Lebaran.

Dalam tertulis, disebutkan item-itemnya yang meliputi;

- Bingkisan: Rp 30 juta

- Uang saku/THR: Rp 100 juta

- Kain sarung: Rp 20 juta