Revisi UU TNI Diprotes, Komisi III DPR RI Sebut Rencana RUU Polri Juga Berpotensi Ditentang

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merespon ramainya demonstrasi di sejumlah daerah penolakan Revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini sudah disahkan.

Menurutnya, itu merupakan hal biasa karena masyarakat tidak membaca secara utuh apa yang direvisi.

Sehingga isu yang berkembang ialah akan terjadi dwifungsi ABRI, hingga penyalahgunaan wewenang TNI jika revisi undang-undang disahkan.

"Gini ya wajar kalau dinamika terjadi terkait revisi uu tni karena temen temen di daerah di jakarta tidak melihat dan membaca persis apa yang terjadi di revisi uu tersebut. Makanya kan narasinya selalu negatif, membangun dwi fungsi abri enggak, beda beda,"ungkap Sahroni, di Polda Sumut, Kamis (27/3/2025).

Politikus partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini juga menyinggung rencana Revisi Undang-undang (RUU) Polri yang masih dibahas.

Ia memperkirakan akan terjadi gejolak unjuk rasa hingga penentangan serupa jika RUU Polri disahkan.

Meski demikian, ia mengimbau masyarakat supaya memahami kepentingan negara.

"Apalagi nanti ada revisi uu kepolisian misalnya, ini kan pasti ada dinamika ketidaksukaan terhadap insitusi, dibilang polisi begini ada yang begini kapam selesainya kita."

Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. 

Pengesahan digelar di ruang rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 20 Maret 2025 di tengah penolakan.

(Cr25/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan