Gubsu Bobby Nasution Targetkan Pemprov Raih WTP ke-11

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Gubernur Bobby Nasution menargetkan Pemerintah Provinsi Sumut dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut. 

Dijelaskan Bobby Nasution, pihaknya akan mengikuti seluruh tertib administrasi dan keuangan, agar Pemprov bisa meraih opini WTP yang ke-11.

Bobby menjelaskan, untuk mencapai target WTP tersebut, Pemprov Sumut terus berupaya menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh BPK Sumut.

"Ini semangat bagi kami untuk bersama mengikuti tertib administrasi dan keuangan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025).

Dikatakannya, pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan mekanisme agar Pemprov Sumut tertib dalam administrasi keuangan. 

Karena itu, Bobby mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut bersama-sama melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK Sumut.

“Pemprov Sumut ini sudah 10 kali mendapat opini WTP. Penilaian ini menjadi penyemangat bagi kami yang baru dan yang sudah lama untuk bisa melayani masyarakat dan sebagai pengingat diri,"ucapnya.

Menurutnya, jika Pemprov sudah dapat penilaian baik, ini bakal menjadi nilai moril dan tanggung jawab pihaknya.

"Tanggung jawab itu bukan hanya kepada masyarakat tapi kepada negara. Mudah-mudahan dengan keinginan kita semua, Pemprov bisa mendapat WTP ke-11,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menyampaikan, pada hari ini ada kedua kegiatan yang dilaksanakan bersama Pemprov Sumut.

Pertama Pengarahan dalam Rangka Exit Meeting Pemeriksaan Interim dalam Penyerahan LKPD Provinsi Sumut.

Kedua, Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024-Unaudited kepada BPK yang akan diaudit.

“Pemeriksaan laporan keuangan itu ada tahapannya, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap pelaksanaan baru akan kami mulai ketika sudah diserahkan. Dari hasil perencanaan kami akan menentukan strategi. Dari hasil perencanaan pemeriksaan kami mengkomunikasikan indikasi yang mungkin perlu ada tindakan-tindakan perbaikan,” katanya. 

Dia melanjutkan, dalam pemeriksaan BPK juga terdiri dari beberapa jenis yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah pemeriksaan yang diatur waktunya seperti laporan keuangan pemerintah. 

"Kami berharap kepada semua yang hadir pada acara ini dapat memahami tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK, agar tata kelola keuangan daerah lebih akuntabel, transparan, dan berkualitas," jelasnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan