DEDI MULYADI Sindir Anggota Ormas yang Paksa Minta THR, Bandingkan Dengan Petani yang Kerja Keras

Dedi menambahkan, tak ada tempat bagi aksi premanisme di wilayahnya.

"Orang-orang yang hidupnya hanya menggantungkan diri dari tindakan-tindakan intimidatif, dari sikap yang sifatnya premanisme pada akhirnya tidak akan mendapat tempat di wilayah Provinsi Jawa Barat," imbuh dia.

Suhada telah ditangkap polisi di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (20/3/2025).

Suhada ditangkap setelah video aksinya meminta tunjangan hari raya (THR) Lebaran ke salah satu perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, viral di media sosial.

 Setelah viral, Suhada sempat melarikan diri ke Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelarian Suhada berakhir setelah polisi meringkusnya di Sukabumi Kamis sore.

Bentuk Tim Satgas Anti Preman

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme untuk menindak tegas maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha di wilayahnya.

Ia menilai, tindakan kriminal yang dilakukan para preman sudah mengganggu keamanan, bahkan menjelang hari raya Idul Fitri ini, situasinya kian memprihatinkan.

"Satgas itu, bagaimana cepat ditangani (tindakan premanisme), segera dibentuk," ujar Dedi kepada awak media di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025).

"Mungkin hari ini akan segera dibuat, Senin SK-nya keluar. Satgas untuk tangani premanisme," tuturnya.

Menurut Dedi, keputusan membentuk satgas ini muncul setelah meningkatnya aksi premanisme di sejumlah daerah, terutama menjelang Lebaran.

Ia mencontohkan kejadian di Subang dan Bekasi, Jawa Barat.

Oknum dari organisasi masyarakat (ormas) dan LSM secara paksa meminta tunjangan hari raya (THR) kepada instansi pemerintah maupun swasta.

Dia mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang berhasil mengamankan enam orang yang diduga terlibat aksi premanisme di kawasan Industri Smartpolitan, Cipeundeuy, Subang. 

"Malam di Subang, Kasat Serse menangkap preman. Di Bekasi sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah hukum. Di Kota Bekasi juga sudah bergerak," ujar Dedi.