Banjir Bandang Parapat Sudah Terjadi 5 Kali Sejak Tahun 2018, Berikut Catatan KSPPM

Selanjutnya, ia jelaskan soal investigasi KSPPM mengenai terjadinya bencana akibat kerusakan alam. Menurutnya, lahan konsesi TPL tak jauh dari lokasi bencana yang terjadi pada tahun 2021 hingga saat ini.

"Dalam investigasi KSPPM pada tahun 2021, lokasi longsor yang terjadi terdapat lahan konsesi TPL. Konsesi ini mengubah lanskap hutan menjadi monokultur," terangnya.

"Artinya, ada kontribusi yang cukup besar TPL akan terjadinya banjir bandang kemarin. Sehingga TPL tak bisa mengelak akan hal ini. Ekosistem yang ada di sana kan saling memengaruhi," sambungnya 

Dengan demikian, pihaknya sesalkan TPL yang senantiasa mengelak dan tidak bertanggungjawab manakala bencana terjadi. Selain itu, pihaknya mengkritik pemerintah soal keberanian mengevaluasi semua pihak yang turut serta merusak alam.

"Kita sesalkan TPL, karena tidak pernah bertanggungjawab, bahkan mengelak. Selain itu, kita juga sesalkan pemerintah. Ini kejadian yang kelima. Tidak adanya evaluasi terhadap pihak-pihak yang merusak alam, termasuk TPL," lanjutnya.

"Agar bencana ini tidak terjadi lagi, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak merusak lingkungan. Yang sudah rusak harus diperbaiki kembali," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran pemerintah saat terjadi bencana hanya sebatas merespon kejadian, bukan berupaya mencari akar masalah terjadinya bencana. Pihaknya yakin, melestarikan alam sejak dini akan mampu menghentikan terjadinya bencana kemudian hari.

"Jadi apa yang dilakukan pemerintah selama ini adalah hanya respon tanggap bencana saja. Hanya untuk merespon kejadian bencana, bukan untuk menghentikan agar bencana ini tidak terjadi lagi," tuturnya.

"Kondisi geografis Parapat itu rentan akan terjadinya bencana yang lebih besar bila alam tidak dijaga," pungkasnya. (cr3/tribun-medan.com)