Banjir Bandang Parapat Sudah Terjadi 5 Kali Sejak Tahun 2018, Berikut Catatan KSPPM

TRIBUN-MEDAN.com, PARAPAT - Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Parapat mencatat sebanyak 5 kali terjadi bencana sejak tahun 2018. 

Teranyar, banjir bandang terjadi kemarin, Minggu (16/3/2025). 

Koordinator Study dan Advokasi KSPPM Rocky Pasaribu mengutarakan, kejadian bencana di Parapat adalah hal berulang.

"Kejadian banjir bandang kemarin itu adalah kejadian yang sudah berulang. Bahkan, dalam catatan kita, ini adalah tragedi yang kelima," ujar Rocky Pasaribu, Senin (17/3/2025).

"Sejak tahun 2018 sudah terjadi 5 kali bencana di Parapat,  antara lain 15 Desember 2018, 1 Januari 2019, 11 Juli 2020, 13 Mei 2021, dan 16 Maret 2025," sambungnya.

Sejak tahun 2021, investigasi sudah dilakukan KSPPM. Menurut catatan KSPPM, banjir disebabkan oleh pengrusakan alam yang terjadi di sekitar Bangun Dolok. 

"Dan sejak awal atau investigasi awal, sudah ada ditemukan bahwa penyebab terjadinya banjir itu adalah karena berkurangnya tutupan hutan di sekitar Bangun Dolok," sambungnya.

Pihaknya juga sudah menyampaikan hasil investigasi tersebut kepada stakeholder terkait. 

"Dan, hal itu sudah disampaikan kepada pemerintah agar dilakukan tindakan yang sangat serius untuk mencegah penebangan hutan di sekitar Bangun Dolok. Mengapa?  Karena bencana terjadi lagi. Dan sudah terbukti, kemarin," lanjutnya.

Sejak tahun 2021, bencana di Parapat sudah tiga kali terjadi. 

"Usai investigasi yang pertama pada tahun 2021, bencana di sana terjadi sebanyak 3 kali," lanjutnya.

Menurutnya, akar masalah penyebab banjir bukan karena hujan deras. Pihaknya sependapat dengan Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan yang juga menyampaikan komentar soal banjir bandang tersebut.

"Tanggapan kami soal banjir ini sama dengan tanggapan Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan. Ini bukan soal hujan deras. Soal hujan deras, itu hal biasa terjadi dari dulunya di Parapat," ungkapnya.

"Pertanyaannya, mengapa tak terjadi banjir karena huja. deras. Akar masalahnya adalah penyangga air yang sudah berkurang drastis. Hutannya yang sudah rusak," terangnya.

Banjir Bandang di Parapat Tak Lepas dari Kontribusi TPL yang Merusak Alam

Selanjutnya, ia jelaskan soal investigasi KSPPM mengenai terjadinya bencana akibat kerusakan alam. Menurutnya, lahan konsesi TPL tak jauh dari lokasi bencana yang terjadi pada tahun 2021 hingga saat ini.

"Dalam investigasi KSPPM pada tahun 2021, lokasi longsor yang terjadi terdapat lahan konsesi TPL. Konsesi ini mengubah lanskap hutan menjadi monokultur," terangnya.

"Artinya, ada kontribusi yang cukup besar TPL akan terjadinya banjir bandang kemarin. Sehingga TPL tak bisa mengelak akan hal ini. Ekosistem yang ada di sana kan saling memengaruhi," sambungnya 

Dengan demikian, pihaknya sesalkan TPL yang senantiasa mengelak dan tidak bertanggungjawab manakala bencana terjadi. Selain itu, pihaknya mengkritik pemerintah soal keberanian mengevaluasi semua pihak yang turut serta merusak alam.

"Kita sesalkan TPL, karena tidak pernah bertanggungjawab, bahkan mengelak. Selain itu, kita juga sesalkan pemerintah. Ini kejadian yang kelima. Tidak adanya evaluasi terhadap pihak-pihak yang merusak alam, termasuk TPL," lanjutnya.

"Agar bencana ini tidak terjadi lagi, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak merusak lingkungan. Yang sudah rusak harus diperbaiki kembali," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran pemerintah saat terjadi bencana hanya sebatas merespon kejadian, bukan berupaya mencari akar masalah terjadinya bencana. Pihaknya yakin, melestarikan alam sejak dini akan mampu menghentikan terjadinya bencana kemudian hari.

"Jadi apa yang dilakukan pemerintah selama ini adalah hanya respon tanggap bencana saja. Hanya untuk merespon kejadian bencana, bukan untuk menghentikan agar bencana ini tidak terjadi lagi," tuturnya.

"Kondisi geografis Parapat itu rentan akan terjadinya bencana yang lebih besar bila alam tidak dijaga," pungkasnya. (cr3/tribun-medan.com)