Banjir Bandang di Parapat Sudah Terjadi 5 Kali, Sejak Tahun 2018

TRIBUN-MEDAN.com, PARAPAT - Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Parapat mencatat sebanyak 5 kali terjadi bencana sejak tahun 2018. Teranyar, banjir bandang terjadi kemarin, Minggu (16/3/2025).

Koordinator Study dan Advokasi KSPPM Rocky Pasaribu mengatakan, kejadian bencana di Parapat adalah hal berulang.

"Kejadian banjir bandang kemarin itu adalah kejadian yang sudah berulang. Bahkan, dalam catatan kita, ini adalah tragedi yang kelima," ujar Rocky Pasaribu, Senin (17/3/2025).

"Sejak tahun 2018 sudah terjadi 5 kali bencana di Parapat,  antara lain 15 Desember 2018, 1 Januari 2019, 11 Juli 2020, 13 Mei 2021, dan 16 Maret 2025," sambungnya.

Sejak tahun 2021, investigasi sudah dilakukan KSPPM. Menurut catatan KSPPM, banjir disebabkan oleh pengrusakan alam yang terjadi di sekitar Bangun Dolok.

"Dan sejak awal atau investigasi awal, sudah ada ditemukan bahwa penyebab terjadinya banjir itu adalah karena berkurangnya tutupan hutan di sekitar Bangun Dolok," sambungnya.

Pihaknya juga sudah menyampaikan hasil investigasi tersebut kepada stakeholder terkait.

"Dan, hal itu sudah disampaikan kepada pemerintah agar dilakukan tindakan yang sangat serius untuk mencegah penebangan hutan di sekitar Bangun Dolok. Mengapa?  Karena bencana terjadi lagi. Dan sudah terbukti, kemarin," lanjutnya.

Sejak tahun 2021, bencana di Parapat sudah tiga kali terjadi.

"Usai investigasi yang pertama pada tahun 2021, bencana di sana terjadi sebanyak 3 kali," lanjutnya.

Menurutnya, akar masalah penyebab banjir bukan karena hujan deras. Pihaknya sependapat dengan Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan yang juga menyampaikan komentar soal banjir bandang tersebut.

"Tanggapan kami soal banjir ini sama dengan tanggapan Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan. Ini bukan soal hujan deras. Soal hujan deras, itu hal biasa terjadi dari dulunya di Parapat," ungkapnya.

"Pertanyaannya, mengapa tak terjadi banjir karena huja. deras. Akar masalahnya adalah penyangga air yang sudah berkurang drastis. Hutannya yang sudah rusak," terangnya.

Selanjutnya, ia jelaskan soal investigasi KSPPM mengenai terjadinya bencana akibat kerusakan alam.

Menurutnya, lahan konsesi TPL tak jauh dari lokasi bencana yang terjadi pada tahun 2021 hingga saat ini.