Kahiyang Ayu Lantik 32 Ketua TP PKK, Pembina Posyandu, dan Dekranasda se-Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu Bobby Nasution melantik 32 Ketua TP PKK, Pembina Posyandu, dan Dekranasda se-Sumut.

Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (13/3/2025).

Kahiyang mengatakan, pada 20 Februari 2025 lalu dirinya dilantik oleh Ketua TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian bersama dengan 33 Ketua TP PKK Provinsi lainnya di Jakarta.

Untuk itu, dia meminta agar gubernur dan kepala daerah seperti bupati dan walikota juga memberikan support pada setiap kegiatan program kerja PKK. 

"Kepada 32 ketua TP PKK yang dilantik, saya mengucapkan selamat. Semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya," katanya.

Ia juga mengatakan, untuk mencapai hasil yang maksimal, maka dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi, baik pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh instansi yang terlibat sehingga berdampak luas kepada masyarakat. 

Dia pun berharap kabupaten/kota bisa berkolaborasi, mengajak para pengrajin, dan wastra untuk ikut pameran bukan hanya skala nasional, namun hingga mancanegara. 

“Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan semua kegiatan dalam mendukung pembangunan Sumut dan kesejahteraan masyarakat. PKK siap meningkatkan kesejahteraan keluarga, menata, memberdayakan dan mendayagunakan Posyandu," ujarnya.

Sementara itu, dalam.pelantikan tersebut juga dihadiri Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution. Ia pun menekankan kembali peran PKK di Indonesia.

 Menurutnya, PKK merupakan organisasi terbesar yang ada di Indonesia, karena bisa menyentuh hingga ke unit rumah tangga.
 
"Program PKK berjalan karena dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentunya mensupport dari stakeholder terkait di daerah, swasta BUMN, BUMD, dan mitra kerja yang bisa saling berdampingan sebagai pendamping kepala daerah,” katanya.

Bobby juga mengingatkan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) harus memahami visi dan misi presiden, gubernur, bupati dan walikota.

"Agar program kerja PKK lebih fokus, selaras, sejalan, dan berdampak baik kepada masyarakat," jelasnya.

Kemudian, katanya, PKK dilengkapi dengan pendamping kepala daerah, dimana memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kepala daerah. Artinya pemerintah daerah tentunya juga memberikan support yang sangat besar ketika PKK melaksanakan kegiatan. 

“Dinas-dinas terkait dengan program yang ada. Mau tidak mau, senang tidak senang, pasti mensupport kegiatan, apakah dalam bentuk kegiatan atau penganggaran,” ucapnya. 

Ia pun mengingatkan kembali agar Tim PKK, terus melakukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.