Tak Mau Angkat Kaki Tinggalkan Kantor, Bawaslu Deli Serdang Terima Surat Kedua dari Pemkab

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Konflik yang terjadi antara Pemkab Deli Serdang dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat sampai saat ini masih terus berlanjut.

Pemkab masih terus-terusan menyurati Bawaslu agar secepatnya angkat kaki dan meninggalkan kantor mereka yang merupakan aset Pemkab.

Setelah melayangkan surat pertama, kini Pemkab telah melayangkan surat kedua dan meminta agar Bawaslu cepat angkat kaki.

Ketua Bawaslu Deli Serdang, Febryandi Ginting yang dikonfirmasi membenarkan sudah 2 kali Pemkab menyurati mereka untuk segera pindah.

Meski yang punya aset adalah Pemkab namun Bawaslu saat ini bersikeras untuk tidak bergeming.

Alasannya karena sebelumnya sudah ada surat perjanjian yang disepakati kalau kesepakatan batas waktu pemakaian gedung kantor sampai 5 tahun. 

"Iya benar kita sudah dapat surat kedua dan sudah kami jawab seperti balasan pertama bahwasanya kita sudah ada eprianjoan kontrak dengan nomor sekian-sekian. Urusan ini juga sekarang sudah dilaporkan Bawaslu RI ke Mendagri," ujar Febryandi Ginting, Senin (10/3/2025). 

Febryandi mengatakan surat permintaan untuk segera meninggalkan kantor sudah diterima diawal-awal Februari untuk yang pertama kali.

Saat itu yang meminta kepada Bawaslu adalah Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang, Rachmadsyah.

Kemudian untuk surat kedua datang lagi pada 26 Februari dan ditandatangani oleh PJ Sekda, Citra Efendy Capah diakhir masa tugasnya. 

"Surat kedua masuk ke kita tanggal 26 tapi dibuat tanggal 20 Februari diteken Pj Sekda. Aneh juga itukan (tanggal 20 akhir masa jabatan). Yang jelas kita sudah sampaikan sama Bawaslu RI terkait hal itu dan Bawaslu RI pun sudah berkodinasi dengan Mendagri. 

Bawaslu RI berharap tetap bertahan dalam konteks itu karena itu kita Bawaslu ini dipersiapkan juga misalkan ada hal hal yang berkaitan dengan hukum Bawaslu juga kan punya regulasi sendiri terkait advokasi hukum," kata Febryandi. 

Febryandi mengatakan pada surat kedua sama ada dituliskan batas waktu 7 hari untuk pihaknya meninggalkan kantor.

Namun mereka terus bertahan karena merasa perjanjian dengan Pemkab sebelumnya sudah sangat jelas soal batas waktu pemakaian gedung kantor.

Disampaikan Bawaslu RI juga mengarahkan agar tetap mengacu pada kontrak yang ada dan melalukan komunikasi dengan Pemkab.

Untuk komunikasi melalui surat telah dilakukan dan komunikasi dengan lisan juga sudah dimana ada pihak Pemkab yang sudah menghubungi mereka dan meminta agar secepatnya meninggalkan kantor. 

"Ada juga pihak Pemkab menghubungi kita tapi kita sampaikan seperti surat. Kalau itu (audiensi) prosesnya kita masih ada kegiatan yang belum bisa kita tunda,"bilang Febryandi. 

Febryandi mengakui dalam surat kedua ada juga disinggung Pemkab untuk pindah ke gedung baru.

Disebut mengenai hal ini mereka juga tidak paham gedung apa yang dimaksud karena selama ini tidak ada tawaran datang dari Pemkab soal gedung yang bisa dipakai untuk menggantikan gedung yang mereka pakai saat ini. 

Pihak Bawaslu sendiri sudah dari 1 November 2023 menempati aset Pemkab yang dulunya merupakan bekas gedung Perpustakaan dan Arsip.

Saat itu mereka mendapat izin dari Bupati Deli Serdang saat itu, Ashari Tambunan dan dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sekda, Timur Tumanggor.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Deli Serdang, Citra Efendy Capah didampingi Kadis Perpustakaan dan Arsip, Mukti Ali mengatakan permintaan gedung kembali kepada Bawaslu dilakukan karena memang mau dipakai untuk kebutuhan kantor Dinas.

Disebut hal ini berkaitan dengan penilaian dari Pusat karena selama ini Arsip Nasional memberikan penilaian terbaik kepada Deli Serdang untuk di Sumut. 

"Setiap tahun ada penilaian jadi kalau Perpustakaan yang sudah ada sekarang itu nggak boleh dijadikan kantor.

Penilaian dari Pusat harus disiapkan saran dan prasarana kearsipan yang layak makanya itu kita butuhkan lagi. Benar ada perjanjian sebelumnya (5 tahun) tapi harus dibaca juga disitu ada ditulis sepanjang Pemkab membutuhkan itu bisa dipakai Pemkab lagi," kata Citra yang sempat menjabat sebagai Pj Sekda. 

Citra mengaku selama ini Pemkab juga pernah memberikan dana hibah kepada Bawaslu.

Dengan dana hibah itu harusnya Bawaslu bisa menyewa gedungnya sendiri tanpa memakai gedung dan terikat pinjam pakai lagi dengan Pemkab. 

(dra/tribun-medan.com). 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan