SOSOK Hasto Wardoyo, Wali Kota Yogyakarta Tolak Mobil Dinas Rp3 M, Pilih Beli Gerobak Sampah

Pria kelahiran Kulon Progo ini tercatat pernah menjabat sebagai dokter Rumah Sakit Daerah di beberapa daerah di Kaltim seperti di Kabupaten Kutai dan Kota Bontang.

Ia juga membuka praktek dokter umum di Bontang, Kaltim.

Lima tahun kemudian, Hasto meninggalkan kehidupannya sebagai dokter di Kalimantan Timur untuk kembali ke kampung halamannya, Kulon Progo, Yogyakarta.

Ia lantas menjadi dokter di RSUP Dokter Sardjito sejak 1995 dan menduduki jabatan penting di rumah sakit tersebut sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung, RSUP Dr. Sardjito (2010).

Hasto juga tak lupa menularkan ilmunya kepada calon dokter di UGM dengan menjadi Dosen di Fakultas Kedokteran, Program Studi Obstetri dan Ginekologi (2000–2011), serta Sekretaris Program Studi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM.

Ia lantas menjabat Ketua Program Studi Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi FK UGM (2008–2011).

Setelah lama mengabdi kepada masyarakat di bidang Kesehatan, ia kemudian mencalonkan diri menjadi calon Bupati Kulon Progo pada 2011.

Dalam pilkada tersebut, Hasto yang berpasangan dengan Sutedjo dan diusung oleh PDIP, PAN, dan PPP berhasil memenangkan pilkada mengalahkan tiga pasangan lainnnya.

Hasto Wardoyo dan Sutedjo dilantik oleh Gubernur DIY sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo periode 2011–2016 pada 24 Agustus 2011.

Lima tahun kemudian, pasangan itu kembali mengikuti Pilkada Kulon Progo 2017. Hasto-Sutejo kembali diusung oleh PDIP, PAN, Golkar, Nasdem, dan Hanura dalam pilkada tersebut.

Usai pemilihan, pasangan itu meraih 219.225 suara atau 85,6 persen, mengungguli pasangan Zuhadmono Azhari – Iriani Pramastuti dari Gerindra yang mendapat 36.809 suara atau 14,4 persen.

Hasto-Sutedjo kembali dilantik oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017–2022 di Kepatihan Pemda DIY pada 22 Mei 2017.

 Belum genap masa tugas periode keduanya, Hasto mundur dari jabatan bupati karena dipercaya Presiden Jokowi memimpin Lembaga non-kementerian, yakni Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Ia resmi menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1 Juli 2019.

Pada 25 Januari 2021, selain memimpin BKKBN, Hasto didaulat sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

Jokowi menargetkan kasus stunting di Indonesia pada 2024 bisa turun 14 persen dari angka 27,6 persen pada 2019.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com