Di Acara Sertijab, Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Mohonkan Agar Dewan Juga Lakukan Efisiensi SPPD

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo hadir perdana di kantor Bupati usai dilantik dan mengikuti kegiatan retret di Magelang, Senin (3/3/2025).

Beragam kegiatan langsung dilakukan dihari pertama masuk kantor. Untuk dr Asri Ludin memimpin kegiatan apel dengan pegawai di halaman kantor. 

Setelah memberikan berbagai arahan, apel dilanjutkan dengan saling bersalam-salaman.

Selanjutnya kegiatan yang diikuti adalah mengikuti serahterima jabatan dengan Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman di aula cendana kantor Bupati.

Dari situ kemudian dilanjutkan dengan mengadiri kegiatan paripurna dengan agenda penyampaian pidato perdana di DPRD Deli Serdang. 

Tidak hanya sampai disitu, sekira pukul 14.00 WIB, ia pun mengumpulkan para pejabat mulai dari Kepala OPD, Para Kabag hingga Camat mengikuti kegiatan rapat koordinasi.

Saat diwawancarai awak media, dr Asri yang akrab disapa Aci ini menyebut tidak ada program 100 hari kerja.

Meski demikian banyak hal yang akan dilakukan untuk kedepannya. 

Khusus saat menyampaikan kata sambutan di acara serahterima jabatan di aula cendana kantor Bupati, Salah satu yang sempat disinggung oleh dr Aci adalah soal efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disampaikan kalau efisiensi ini juga harus diikuti oleh Pemerintah Daerah karena sudah adanya Instruksi Presiden (Inpres).

Di acara serahterima jabatan ini, kepada Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri yang hadir, Aci pun meminta agar dewan juga bisa mengikuti edaran atau instruksi dari Presiden. 

"Ini juga nanti saya bermohon kepada bapak Ketua DPRD bagaimana nanti SPPD (surat perintah perjalanan Dinas) di Dewan bisa mengikuti edaran dari bapak Presiden mengurangi jadi 50 persen.

Banyak tugas-tugas yang mesti kita pikul di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini dan banyak yang harus kita capai," ujar Aci. 

Disampaikan Aci, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dikegiatan retret setiap pertigabulan Bupati atau Walikota yang dilantik harus melaporkan progres kinerja.

Ini akan jadi tolak ukur bagi Pemerintah Pusat apakah akan tetap memberikan bantuan kepada daerah.