PRAMONO ANUNG Berani Lawan Instruksi Megawati? Akhirnya Ikut Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang

Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Setelah memasuki hari keempat, Pramono, sebagai perwakilan kepala daerah dari kader PDI-P, menyebut telah berkomunikasi dengan Megawati.

Hasilnya, mereka memutuskan untuk tetap ikut dalam retreat tersebut meskipun sudah setengah jalan.

Hanya Gubernur Bali, Wayan Koster, yang disebut akan melepas kegiatan retreat dan mengirimkan sekretaris daerah untuk mengikuti retreat itu.

Sebelumnya, Pramono Anung telah menegaskan, kegiatan retreat (pembekalan) tersebut penting agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah seirama.

"Bagi saya pribadi karena kepala daerah itu harus sejalan dengan pemerintah pusat, saya akan mengikuti retret itu sepenuhnya," ucap Pramono.

Pramono pun sudah mempersiapkan kesiapan fisiknya untuk kegiatan yang berlangsung satu pekan itu.

Dia pun sudah punya gambaran bagaimana kegiatan itu berlangsung nanti. "Dan saya sudah mempersiapkan semua, termasuk diminta cek kesehatan, ya saya ikutlah, walaupun nanti yang mengisi (pembicara) teman-teman saya di Kabinet,"katanya.

Retret Kepala Daerah Gunakan APBN

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, dana retret kepala daerah di Akmil Magelang bersumber dari Kemendagri atau APBN.

Alasannya, Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.

Dana retret ini sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 200.5/692/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri yang dikeluarkan 13 Februari 2025.

SE itu membatalkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ/ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025.