Naik ke Pikap Demonstran, Anggota DPRD Sumut Palacheta Subies Subianto Disoraki Mahasiswa

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota Komisi C DPRD Sumut, Palacheta Subies Subianto jadi satu-satunya perwakilan DPRD Sumut yang menemui massa aksi Aliansi Mahasiswa Sumut.

Dia naik ke atas pikup demonstran dibantu beberapa mahasiswa untuk menjawab tuntutan massa aksi di DPRD Sumut, Jumat (21/2/2025). 

Ketika naik ke atas mobil pikup, Palacheta memberikan pernyataan terkait respon atas enam tuntutan Aliansi Mahasiswa Sumut, dari USU dan UNIMED.

Dia menyampaikan bahwa tidak ada satupun anggota DPRD Sumut yang berada di dalam gedung, dan sempat mengeluarkan kata-kata kasihan.  

"Saya menemui saudara-saudara disini karena kita sama, masalah ini berhubungan dengan bidang saya yakni Komisi C yang membidangi keuangan, namun perlu diketahui tidak ada satupun anggota DPRD Sumut yang berada di dalam. Saya datang karena kasihan," ucapnya.

Sontak, mahasiswa tidak terima dengan kata-kata kasihan. Dan hampir tersulit emosi, sehingga ogah menerima jawaban Palacheta, dan meminta menghadirkan pimpinan DPRD Sumut. 

Kata-kata kasihan, dinilai ditujukan kepada demo mahasiswa yang tidak ada disambut baik DPRD.

Kehadirannya sebagai solusi kondisi ketidakhadiran pimpinan dewan dan anggota dewan lainnya.

Mendengar ucapan Politisi Golkar tersebut, masa langsung memintanya untuk menelpon pimpinan DPRD Sumut. Semenit kemudian tersambung dengan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus.

Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus mengaku sedang menghadiri acara pelantikan kepala daerah.

Dia menyuruh mahasiswa menghubungi pimpinan DPRD Sumut lainnya secara, guna menanyakan dimana keberadaannya masing-masing.

"Saya berada di undangan pelantikan kepala daerah. Untuk pimpinan dewan yang lain bisa ditanya saja langsung," katanya. 

Amatan Tribun-Medan.com, massa aksi datang dengan dua pikap yang membawa pengeras suara.

Massa datang bergelombang dari USU dan UNIMED. 

Aksi dikawal ratusan polisi. Pengaman mendapat tambahan dari Satpol PP yang berjaga di depan pagar DPRD Sumut.

Muzammil Ihsan selaku pimpinan aksi menyampaikan, aksi sebagai rentetan aksi Indonesia Gelap.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan. 

"Pertama, mengevaluasi dan mengkawal inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD dan APBN," kata Ihsan. 

Kedua, mensahkan RUU Perampasan Aset. Ketiga, mengevaluasi program MBG secara sistemik. Keempat, mencabut UU yang mengancam independensi KPK. 

Kelima, membatalkan revisi UU TNI/Polri yang memungkinkan terjadinya dwi fungsi ABRI. Keenam, memastikan setiap kebijakan melalui kajian ilmiah dan meaningful participation," pungkasnya. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan