Diguyur Hujan Deras, Mahasiswa Demo ke Gedung DPRD Sumut, Tuntut 6 Poin Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kalangan Mahasiswa yang mengatasnamakan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menggelar unjuk rasa.

Massa berorasi menyampaikan beberapa poin tuntutan ke Gedung DPRD Sumut, Kamis (20/2/2025) 

Dasar dan landasan para mahasiswa unjuk rasa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Pasal 2 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih.

Mahasiswa, menyampaikan, bahwa saat ini tanda gawat darurat terhadap negara sudah kembali viral di beberapa media.

Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dan tentunya memberikan dampak yang merugikan terhadap negara. 

"Bapak Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya saat ini mendapat banyak kritik keras dari masyarakat. Efisiensi anggaran yang dianggap berlebihan, program pemerintah yang tidak jelas arahnya, kebinet yang terlalu gemuk. Tentunya ini memerlukan kritik secara terang-terangan terhadap Presiden Republik Indonesia," kata mahasiswa. 

Oleh sebab, Karenanya kami DEMA-UIN-SU melakukan aksi dengan tuntutan:

1. Meminta Presiden Mengevaluasi dan merekonstruksi ulang Inpres No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran karena terdapat poin-poin yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat

2. Meminta presiden RI meng efisiensi kabinetnya karena Kabinet gemuk justru Memperboro Anggaran

3. Mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU masyarakat mengingat banyaknya masalal 3 agraria belakangan ini

4. Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk menghapus Dwifungsi TNI karena terindikasi akan menjadi pengulangan masa otoriter

5. Mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan Aset karena sebagai upaya menjaga stabilitas anggaran. 

6. Evaluasi total progam MBG yang memakan banyak anggaran.

"Itu ada 6 tuntunan Mahasiswa UIN-SU. Kawan-kawan (Mahasiswa) banyak mengkaji banyak anggaran bantuan pendidikan untuk SD DAN SMP yang dipotong, terutama data kami yang di bawah Kemenag," kata Khairul Fahmi dari Presma UIN-SU. 

Mahasiswa juga menyoroti kebijakan anggaran efisiensi yang tidak beringas ke gaji dan fasilitas anggota DPRD Sumut.