Momen Ephorus Teteskan Air Mata saat Berada di Depan Perladangan Kawasan Nagasaribu PT TPL

TRIBUN-MEDAN.com, TARUTUNG - Beredar di media sosial, Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan pada Minggu (16/2/2025).

Pemimpin Gereja HKBP ini berharap warga Nagasaribu Siharbangan di Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dapat bertani kembali.

Akses menuju perladangan mereka ditutup oleh pihak TPL dengan portal sehingga warga sekitar yang harus melalui portal tersebut terhambat.

"Kami kemarin langsung ke sana. Sebenarnya, ada undangan pimpinan gereja untuk tanggal 11 Februari 2025, namun karena kami ada rapat praeses selama tiga hari yakni pada tanggal 10-12 Februari 2025, maka tidak pergi ke sana," ujar Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, Senin (17/2/2025).

Masyarakat sekitar telah mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dari Pemkab Tapanuli Utara.

"Dari sana kita dapatkan informasi yang sebelumnya belum kita ketahui. Masyarakat adat di Nagasaribu ini telah mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat,"

"Walaupun mereka masih mengharapkan revisi soal tapal batas. Lahan konsesi ada di tengah kawasan masyarakat hukum adat tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, masyarakat sekitar memiliki peluang menutup akses bagi pihak TPL menuju lahan konsesi.

Pasalnya, lahan konsesi TPL tersebut berada di tengah lahan masyarakat hukum adat. Namun, masyarakat sekitar tidak melakukan hal tersebut.

"Sebetulnya, kalau masyarakat tersebut mau, mereka bisa saja menutup akses menuju konsesi TPL tersebut. Namun, mereka (masyarakat adat) tidak melakukan hal itu," ungkapnya.

"Masalahnya, pihak TPL membuat portal sehingga sebulan masyarakat tidak bisa pergi ke kebun karet dan lahan masyarakat lainnya," sambungnya.

Setelah kehadiran Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan bersama rombongannya, portal tersebut telah dibuka.

Namun, untuk informasi terkini apakah portal kembali ditutup atau tidak belum diperoleh.

"Kemarin masih diportal juga. Namun, setelah kemarin saya dan teman-teman datang ke sana, portalnya dibuka," lanjutnya.

Saat berada di areal portal tersebut, ia menangis. Ia mendengar cerita masyarakat yang mengalami kesulitan mencari nafkah.

Mereka tak bisa lagi bertani karena TPL menutup akses ke ladang mereka.

"Jadi, itu saya sampaikan kemarin. Itu secara spontan, saya tak bisa menahan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Saya bertemu langsung dengan masyarakat. Masa di tanah mereka sendiri, mereka dipersulit," ungkapnya.

"Kan ini menjadi pertanyaan besar, apa yang sedang terjadi pada mereka. Saya tidak menyalahkan penjaga portal tersebut karena mereka hanya menjalankan tugas dari pihak perusahaan," sambungnya.

Ia berharap, pihak manajemen perusahaan bubur kertas ini semestinya membuka portal tersebut.

"Yang paling penting, hal itu harus disampaikan kepada pihak manajemen supaya akses tersebut dibuka," tuturnya.

Rapat Praeses HKBP: Isu Lingkungan Hidup Dibahas

Dalam rapat para preses HKBP disebutkan, isu lingkungan juga menjadi bagian pembahasan.

Ephorus HKBP mengutarakan, ada empat hal yang akan disuarakan terus menerus yakni umat HKBP harus bebas dari narkoba, judi, prostitusi, dan penghancuran alam.

"Ini akan sebuah gerakan. Dalam rapat para praeses hal ini sudah kita sampaikan. Dalam pembahasan itu, ada sebuah keputusan bahwa HKBP akan ikut arak-arakan di Tanah Batak bahwa harus bebas dari empat hal, yakni: bebas dari narkoba, judi, prostitusi, dan penghancuran alam," lanjutnya.

Isu lingkungan ini berkaca pada sejumlah peristiwa yang terjadi di kawasan Danau Toba.

"Ini adalah sebuah keputusan dan akan ditindaklanjuti oleh oleh stakeholder terkait. Kita ada pokda dan satgas terutama untun distrik-distrik di Tapanuli Raya," lanjutnya.

Gerakan menindaklanjuti keempat hal tersebut menjadi tugas bersama.

"Kita juga akan kerahkan Naposo Bulung, dan komunitas lainnya. Dan tahun ini akan dilakukan secara masif," terangnya.

Ia berharap keputusan dalam rapat para praeses ini menjadi benar-benar nyata, khususnya di Tanah Batak.

"Ini bukan cuman kata-kata. Ini arus betul-betul harus terjadi agar jemaat HKBP harus bebas dari yang empat tadi," sambungnya.

"Kita sudah melihat bagaimana banyaknya bencana alam yang terjadi di Tanah Batak ini. Kerusakan alam. Ini yang betul-betul ditindaklanjuti. Dan ini akan berlanjut setelah adanya keputusan rapat para praeses kemarin," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)