Pj Gubernur Sumut Dapat Arahan Efisiensi Anggaran, Diminta Tingkatkan Pemahaman ASN

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni mendapat arahan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

Kebijakan itu merupakan bagian dari loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. 

Hal tersebut disampaikan Fatoni, pada kegiatan pengarahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya pada ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan. 

"Itulah tanda loyalitas, organisasi harus loyal, instruksi ini fokusnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Agus Fatoni, Sabtu (8/2/2025) 

Disampaikan juga, acara pengarahan tersebut mengenai kebijakan nasional efisiensi dan kapasitas fiskal daerah.

Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman ASN Pemprov Sumut mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan fiskal daerah.

“Di pundak bapak ibu ini jadi andalan untuk bisa menggerakkan roda pemerintahan, agar bisa membangun, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk memperbaiki pelayanan publik,” kata Agus Fatoni. 

Agus Fatoni bersyukur, Wamendagri bersedia menjadi narasumber pengarahan pada ASN Pemprov Sumut.

Menurutnya, pengarahan tersebut dapat memberi masukan dan penguatan yang besar bagi ASN Pemprov Sumut terutama mengenai efisiensi anggaran. 

“Hari ini kita mengupdate, mengupgrade informasi yang baru, semoga dengan arahan Pak Wamendagri ini dapat memberi penguatan pada kita mengenai efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo,” kata Agus Fatoni. 

Wamendagri, Bima Arya mengatakan, ASN pemerintah harus betul-betul kuat dalam narasi saat menjawab pertanyaan mengenai efisiensi tersebut.

Efisiensi bertujuan untuk membiayai program prioritas, membiayai investasi program strategis, menambah ruang fiskal daerah, dan reformasi birokrasi. 

“Efisiensi itu bisa kita baca dan ditargetkan Kemenkeu untuk memberikan ruang fiskal daerah yang lebih besar,” kata Bima.

Selain itu, Bima mengatakan, penghematan APBD menjadi momentum bagi Pemda untuk memperbaiki kualitas belanja yang lebih produktif, tepat sasaran dan efisien.

Formulasi Transfer ke Daerah (TKD) telah ada keberpihakan untuk Daerah Tertinggal, daerah kepulauan (memberikan bobot luas wilayah laut), dan memprioritaskan daerah 3T sebagai lokasi prioritas (Lokpri) DAK Fisik.

“Saat ini Kemendagri sedang menyiapkan Surat Edaran Mendagri tentang petunjuk atau pedoman pelaksanaan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Bima.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan