Pemprov Sumut Kabarnya Defisit Anggaran 1,5 Triliun, Ini Kata Kepala Bapenda

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumut kabarnya saat ini hadapi kondisi defisit anggaran 1,5 triliun.

Target pendapatan daerah tidak terserap maksimal dan faktor pengeluaran belanja daerah, Senin (3/2/2025). 

Dengan kondisi itu, Gubernur Sumut terpilih dipastikan akan menghadapi 'warisan utang' hingga akan berpengaruh pada roda pemerintahan.

Selain itu, juga akan berdampak pada rencana pembangunan infrastruktur. 

Terkait kabar defisit anggaran yang akan dihadapi Pemprov Sumut di tahun 2025, Kepala Bapenda Sumut, Achmad Fadly tidak menampik.

Beberapa target penyerapan anggaran diakuinya tidak maksimal, seperti pajak kendaraan bermotor. 

"Selain itu juga pajak rokok tidak memenuhi target bagi hasil pusat ke kita (Pemprov Sumut. Lalu pajak bahan bakar juga tidak kurang memenuhi target, Pertamina dan beberapa lainnya, lalu pajak air, dan lainnya," katanya. 

"Secara rata-rata keseluruhan daerah alami defisit juga. Perlu ada evaluasi kembali terhadap hal-hal itu. Secara nasional keadaan ekonomi juga ya," katanya. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikabarkan terpaksa memangkas anggaran di APBD tahun anggaran 2025.

Hal itu dampak tidak tercapainya target realisasi pendapatan daerah tahun 2024

Pemangkasan anggaran tersebut kabarnya diputuskan dalam rapat percepatan pergeseran APBD 2025 antara Tim APBD Pemprov Sumut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa 21 Januari 2025 di Lantai II Kantor Gubernur Sumut.

Rapat yang juga dalam rangka pembahasan realisasi APBD 2024 dan sinkronisasi kebijakan nasional pada APBD 2025 itu, dipimpin Pj Sekdaprov Sumut MA Effendy Pohan.

Hadir pada rapat itu di antaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Rahmadani Lubis dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Achmad Fadly..

Dikonfirmasi, Pj Sekdaprov Sumut Effendy Pohan belum memberikan keterangan terhadap pemangkasan Rp 1,5 triliun APBD Sumut 2025 itu.

Sehingga sejauh ini belum diketahui pos-pos progam pembangunan mana saja yang sebelumnya disetujui dalam APBD 2025 yang dipangkas.