Erni Sitorus Pimpin DPRD Sumut, Pengamat Kebijakan Anggaran Elfenda Ingatkan Beberapa Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Erni Ariyanti Sitorus sosok wanita muda resmi dilantik sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara.

Menjabat Ketua DPRD, perempuan kelahiran 5 Oktober 1990 ini terbilang politikus muda di antara 100 anggota dewan lainnya saat dikukuhkan dan diambil sumpah pada Jumat (31/1/2025) dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Krosbin Lumbangaol, di gedung DPRD Sumut. 

Pengamat Kebijakan Anggaran, Elfenda Ananda, Sabtu (1/2/2025) menyampaikan beberapa catatan sejarah dan dinamika politik DPRD Sumut. 

Selain itu, ada harapan yang disampaikan pada program Erni Ariyanti Sitorus selaku Ketua DPRD Sumut 2024-2029. 

Elfenda Ananda mengatakan setelah sekian lama sejak dilantiknya anggota DPRD Sumut (19 September 2024 sampai dengan Januari 2025) terbilang tertunda, hingga belum memiliki pimpinan ketua defenitif. Proses dinamika politik di internal Partai Golkar sebagai partai berhak menduduki posisi ketua DPRD akhirnya mencapai titik terang. 

"Pengisian kursi Ketua DPRD Sumut periode 2024-2029 sempat berpolemik selama sekitar 3 bulan. Polemik itu kemudian selesai di akhir bulan Desember 2024 dibuktikan dengan keluarnya surat dari DPD Golkar Sumut bernomor: B-174/GK-SU/XII/2024 yang ditujukan ke Pimpinan DPRD Sumut," kata Elfenda Ananda. 

"Erni mencatatkan sejarah sebagai perempuan kedua yang memimpin jabatan ketua DPRD Sumut, setelah Dra Hj Darmataksiah YWR yang menjabat pada 2008-2009. Ia menggantikan posisi yang ditinggalkan almarhum H Abdul Aziz Angkat yang meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa anarkis massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli di Gedung Dewan, 3 Februari 2009. Ermi masih berusia 34 tahun, yang lahir di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, pada 5 Oktober 1990. Keluarga Erni, terutama sang ayah bernama Khairuddin Syah Sitorus atau akrab disapa Buyung Sitorus ini memang telah memiliki darah politik sehingga mengalir jiwa politik padanya. Perolehan suara Erni turut mendongkrak Partai Golkar meraih kursi terbanyak," jelasnya 

Lanjut Elfenda Ananda, dari sisi usia tentunya posisi Erni Ariyanti Sitorus sebagai Ketua DPRD Sumut menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola dinamika politik di DPRD Sumut. Memimpin anggota DPRD Sumut yang jumlahnya 100 orang tentu tidaklah mudah. 

"Banyak anggota DPRD yang pengalamannya segudang sudah berperiode-periode. Sementara, Erni sendiri masih sangat muda dan minim pengalaman dalam memimpin rapat-rapat, baik internal maupun eksternal dengan eksekutif misalnya," katanya. 

Sebagai partai memiliki suara terbanyak di DPRD Sumut (22 kursi) tentunya Partai Golkar harus solid memback-up Erni dalam melaksanakan tugas tugasnya. Tentunya dengan pengalaman panjang Partai Golkar sudah cukup asam garam dalam memimpin DPRD Sumut.

Dinamika internal dipartai Golkar di tingkat daerah yang begitu lama memutuskan beliau sebagai Ketua DPRD tentunya menjadi tantangan bagi Erni untuk membangun konsolidasi internal, agar kerja-kerjanya sebagai Ketua DPRD Sumut dapat berjalan lancer. 

"Namun, yang perlu dipastikan oleh Ketua DPRD untuk memperbaiki kinerja lembaga ini agar lebih baik lagi dalam tugas legislasi, pengawasan dan budgeting. Harus dipastikan produk legislasi yang lahir atas inisiasi dewan harus benar benar yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Sumut. Bukan cuma mengadopsi atau copypaste paraturan yang di atas. Produk legislasi yang dihasilkan harusnya bukan yang rutinitas saja seperti perda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD. Harus ada produk perda lokal yang mengadopsi kebutuhan lokal mengingat PAD Sumut lebih baik dari wilayah lainnya khsususnya dipulau Sumatera," tegasnya 

Dalam hal pengawasan, lanjut Elfenda Ananda tentunya Ketua DPRD berkomitmen dan memastikan bahwa fungsi dewan benar benar berfungsi sebagai pengawas dan tidak main mata dengan eksekutif. Sebab, fungsi pengawas tidak akan berjalan efektif apabila pengawas punya kepentingan dari yang diawasinya. 

"Pengawasan yang efektif akan menghasilkan penggunaan anggaran yang bedaya guna, bermanfaat dan berdampak positif bagi Pembangunan. Dalam hal budgeting, sebagai Ketua DPRD dan juga ketua badan anggaran harus berupaya mengutamakan kepentingan rakyat Sumut di atas kepentingan golongan maupun pribadi. Jangan sampai politik anggaran lebih mengarah kepada kepentingan sekelompok orang maupun pribadi pribadi, "katanya. 

Kasus Uang Ketok DPRD Sumut 

Elfenda Ananda mengingatkan Erni Ariyanti Sitorus tentang perjalan Plpanjang DPRD Sumut yang tersangkut kasus uang ketok (dugaan KKN), maupun lainnya agar menjadi pembelajaran. Pastikan pajak yang dibayar rakyat dibelanjakan untuk kepentingan rakyat banyak.

"Rakyat Sumut berharap kepada Ketua DPRD yang terpilih dapat membangun Sumut bersama gubernur terpilih yang lebih baik dengan fungsinya yakni legislasi, pengawasan dan budgeting. Jangan sampai fungsinya tidak berjalan secara efektif bahkan bisa disalahgunakan. Pastikan DPRD memahami bahwa mereka juga digaji oleh pajak rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, usai dilantik, Erni mengucap syukur. Dia mengatakan tak pernah menyangka diberikan kepercayaan sebagai ketua DPRD Sumut. 

"Ya alhamdulillah, tidak pernah sangka sangka, apalagi di usia saya yang ke 34 tahun, saya dipercaya oleh ketua umum saya sebagai ketua DPRD Sumut," kata Erni saat diwawancarai. 

Erni mengungkapkan, akan langsung bekerja usai dilantik. Apalagi, pelantikan dirinya sebagai ketua DPRD menyusul sebab empat wakil DPRD Sumut dan pimpinan fraksi telah dilantik. 

"Pastinya ada langkah langkah yang akan kita lakukan, baik sektor mana pun. Yang pasti kita akan rapat pimpinan dulu dengan pimpinan yang lain, karena saya banyak tertinggal," ujar Erni. 

Pelantikan Pengangkatan dan Pengucapan Sumpah Janji Erni Ariyanti dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Medan, Krosbin Lumbangaol. Berita acara pelantikan dibacakan Sekretaris DPRD Sumut Zulkifli yang tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-109 tahun 2025 tertanggal 20 Januari 2025.

"Menetapkan Ketua DPRD Sumut masa jabatan 2024-2029 Erni Aryanti SH MKN, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji," ujar Zulkifli membacakan berita acara pelantikan.

(dyk/tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan