Kepala Daerah Terpilih di Sumut akan Digembleng ala Militer seusai Dilantik, Ini Tanggapan Pengamat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan pelantikan kepala daerah di Sumut.

Total 19 kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dulu dilantik, dan ada wacana dibekali ala militer seperti para menteri Presiden Prabowo. 

19 kepala daerah terpilih di Sumatera Utara akan disahkan dan dilantik 6 Februari di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pelaksanaan ini sesuai hasil persetujuan bersama Komisi II DPR RI, Mendagri Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu serta DKPP. 

Pengamat pemerintahan Sumut, Rafriandi Nasution mengatakan ada 270 kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 yang akan dilantik Presiden Prabowo Subianto di tahap I, yaitu pada tanggal 6 Februari 2025 yang akan datang. Hal tersebut sesuai keputusan pemerintah yang telah disepakati bersama DPR RI dan telah sesuai Undang Undang no 10 tahun 2016 pasal 164 B

Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik Bupati, wakil bupati, Walikota dan wakil walikota secara serentak.

Sedangkan tahap II nya adalah pelantikan kepala daerah yang telah melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diputuskan kemudian sesuai keputusan tetap MK nantinya. 

"Adanya wacana rencana pemerintahan kabinet merah putih untuk menggembleng kepala daerah (Retreat) yang sudah dilantik yang akan dikumpulkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang sebagai upaya penyelarasan visi pusat dan daerah. Diharapkan seluruh kepala daerah nantinya punya persepsi yang sama terhadap masalah masalah yang dihadapi pemerintah," katanya, Senin (27/1/2025). 

"Terakhir kita berharap retreat yang diselenggarakan nantinya dapat menjadikan para pemimpin-pemimpin daerah tersebut benar-benar mengabdi kepada rakyat. Misalnya jangan lagi korupsi bahkan komitment anti korupsinya harus diperjelas," katanya. 

"Harapan kita penggemblengan yang dilakukan kepada para kepala daerah harus memberikan dampak konkrit terhadap kerja kerja fisik, dan kebijakan yang dapat diukur prestasinya, baik dari komitmen penyelenggaraan visi dan misi serta programnya, serta tolok ukur kesejahteraan dan peningkatan Kualitas pembangunan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah(PAD)nya," katanya. 

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekdaprovsu, Harianto Butar-butar mengatakan, terkait pelaksanaan pelantikan, teknis, tempat dan waktu itu semuanya dari Kementerian Dalam Negeri.

"Pemprov Sumut masih menunggu instruksi dari Pusat, terkait pelaksanaan pelantikan 19 Kepala Daerah yang tidak ada sengketa di MK," ucapnya.

Katanya, ada rencana pelantikan seluruh kepala daerah Kab/Kota di Sumut akan dilaksanakan di Jakarta. Setelah itu direncanakan akan adanya pembekalan di Lembah Tidar, Magelang oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ini masih perkiraan dan belum ada keterangan resmi, pelantikan kemungkinan di Jakarta, dan akan ada pembekalan (ala militer) di Magelang, seperti menteri-menteri kabinet bersama Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumut, Agus Arifin mengatakan bahwa KPU Sumut ikut ketentuan pemerintah (hasil RDP dengan Komisi 2, KPU Bawaslu, DKPP). 19 kepala daerah terpilih yang ditetapkan KPU sudah tidak ada masalah gugatan. 

"Yang 19 sudah tidak ada masalah lagi, sudah ditetapkan sebagai paslon terpilih. Kemudian menjadi kewenangan pemerintah terkait pelantikan, sesuai dengan jadwal tahapan dan regulasi yang ada," kata Agus Arifin, Kamis (23/1/2025).