Pandangan Elfenda Ananda, Bobby Eksodus Bawa Pejabat Pemko Medan ke Pemprov :Jangan karena Kedekatan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintah, Elfenda Ananda menilai kabar sejumlah eselon II bakal diganti oleh Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution dari jajaran Pemko Medan sangat besar kemungkinan.

Akademisi UISU ini mengatakan, kepala daerah (gubernur) punya kewenangan menentukan kabinet (pembantu) di jajaran Pemprovsu usai ditetapkan. 

"Adapun mekanisme yang dilakukan dalam menentukan seperti seleksi dan proses penilaian lainnya selama ini lebih kurang hanya alat legitimasi atau pembungkusnya saja.

Sebab, transparansi dan akuntabilitas proses seleksi pejabat jauh dari nilai-nilai yang dimaksud dari transparansi dan akuntabilitas tersebut," katanya, Rabu (15/1/2025). 

Diketahui Bobby Nasution saat ini berstatus sebagai Gubernur Sumut terlilih pada Pilakda 2024. Namun belum ditetapkan karena masih terjadi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. 

Elfenda Ananda mengatakan, mulai proses penentuan tim seleksi hingga hasil yang diperoleh belum mengarah pada hakikat yang hendak dicapai.

Sangat disayangkan kalau orang-orang yang sebenarnya berkualitas di jajaran provinsi saat ini tidak mendapat kesempatan menjadi pejabat eselon II karena jauh dari pusat kekuasaan. 

"Sementara yang dekat dengan gubernur terpilih apalagi secara diam-diam atau terbuka ikut dalam memenangkan beliau tentu akan mudah memperoleh jabatan eselon II kelak. 

Secara organisasi pemerintahan tentu ini merugikan, dimana orang-orang potensial akan tersingkir. Sementara yang dekat dengan kekuasaan walaupun kemampuan pas-pas akan menjadi prioritas," katanya. 

Lanjut Elfenda Ananda, dampak yang akan terjadi tentunya pejabat eselon II yang baru terpilih harus belajar dan menyesuaikan diri lagi. Butuh waktu dan energi yang cukup dalam menyesuaikan hal tersebut. 

"Dalam hal membangun soliditas tim di setiap OPD juga butuh waktu dalam dinamika kerjanya. Di satu sisi percepatan program dan kegiatan untuk mewujudkan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan tidak bisa berhenti.

Harusnya ini menjadi pertimbangan bagi gubernur terpilih. Sebab, dia sendiri juga harus belajar dan mengelola pemerintahan provinsi yang berbeda dengan kota," katanya. 

"Untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara efesien dan efektif, tentunya gubernur jangan gegabah menuruti seleranya saja. Ada tata kelola pemerintahan yang harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya.

Belum lagi gubernur harus menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat provinsi yakni lintas kabupaten dan kota. Persoalan hubungan darat Medan Berastagi dan persoalan banjir, longsor dan sebagainya masih dihadapi oleh masyarakat. Harusnya ini menjadi prioritas ketimbang membawa gerbong baru di provinsi," pungkasnya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan