Rekam Jejak Jumhur dan Syahganda, Dulu Sering Serang Jokowi, Kini Nasibnya Dirangkul Prabowo

TRIBUN-MEDAN.com - Rekam jejak Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan dikenal kerap serang Jokowi, kini dirangkul Gerindra dukung pemerintahan Prabowo.

Ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di acara KSPSI dan Sabang-Merauke Circle bertajuk 'Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan', di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Ia juga meminta para aktivis seperti Jumhur Hidayat hingga Syahganda Nainggolan, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sufmi Dasco Ahmad mulanya menyinggung pemerintahan Presiden Prabowo yang belum 100 hari menjabat sudah mendapat gangguan-gangguan kecil.

Meski kecil, gangguan itu dianggapnya cukup mengganggu. Namun Dasco tidak menyebutkan rinci apa gangguan yang dimaksud.

"Dalam pemerintahan yang kurang dari 100 hari sudah banyak hal-hal yang namanya juga belum 100 hari. Sudah banyak kemudian gangguan-gangguan, walaupun kecil juga lumayan mengganggu," kata Dasco.

Berkenaan dengan itu Dasco meminta dukungan kepada para aktivis yang hadir di ruangan untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo, semata demi kepentingan rakyat banyak.

"Dan itu tentunya kami minta dukungan kepada rekan-rekan sekalian. Hal-hal kecil yang akan dibuat oleh Presiden untuk kepentingan rakyat banyak ini tolong dikawal," ucapnya

Permintaan Dasco kemudian disambut kesiapan dari peserta yang hadir.

"Siap," kompak para peserta.

Diketahui, Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan adalah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dua sosok yang pernah terlibat kasus hasutan dan ujaran kebencian berdasar SARA, yang dinilai memicu aksi anarkis dalam unjuk rasa UU Cipta Kerja era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perbuatan keduanya melanggar UU ITE dan jaksa penuntut umum menyebut perbuatan keduanya telah mengganggu stabilitas nasional.

Adapun Syahganda kerap melontarkan kritik tajamnya kepada Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI.

Bahkan Syahganda pernah meminta Jokowi diadili atas berbagai kesalahan yang turut menyengsarakan rakyat.  

Sementara, Jumhur Hidayat mengkritik keras Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan menyebut kebijakan itu hanya ditujukan bagi primitif investor dan pengusaha rakus.