Demo Tolak PPN 12 Persen, Mahasiswa Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

TRIBUN-MEDAN.com - Massa aksi tolak PPN 12 persen tiba mulai memadati sekitar Patung Arjuna Wijaya atau patung kuda di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa hadir di sekitar pukul 15.40 WIB. Massa yang sudah hadir berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta.

Mahasiswa datang dengan pakaian senada, yakni kaus hitam. Mereka juga datang membawa bendera hijau hitam berlogo HMI. 

Selain itu, massa juga terlihat membawa sejumlah spanduk besar di depan barisan. Spanduk ini berisi sejumlah tuntutan mereka, yaitu “Menolak keras PPN 12 Persen” dan “Kaji Ulang PPN 12 Persen”.

Ada juga dua spanduk berwarna merah dan bertuliskan hijau dengan tulisan “Tolak PPN 12 Persen”. 

“(Kami menyampaikan) penolakan keras terhadap PPN 12 persen yang dijalankan pemerintah,” ujar peserta aksi dari atas mobil komando pengeras suara. 

Ia mengatakan, jika PPN 12 persen tetap diterapkan, dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. 

Untuk saat ini, mahasiswa yang terlihat di sekitar patung kuda berasal dari HMI. 

Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Barat masih dapat dilewati oleh kendaraan karena massa aksi hanya memakan separuh ruas jalan. Bus Transjakarta juga masih beroperasi menuju Halte Monumen Nasional.

Tarif Tol Berpotensi Naik

Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa tarif tol berpotensi mengalami kenaikan imbas naiknya PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Namun, menurut Dody, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seharusnya tidak menjadikan kenaikan PPN sebagai alasan meningkatkan tarif tol.

"Ya pasti ada (potensi kenaikan tarif tol). Sebetulnya itu enggak bisa dipakai sebagai alasan, tapi kalau namanya orang bikin alasan kan boleh-boleh saja dong bagaimana supaya naik," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024), dikutip dari Tribunnews.com.

Sejauh ini, ia mengatakan belum ada BUJT yang mengajukan kenaikan tarif tol.

Sebagai regulator, ia mengatakan akan mengupayakan agar tarif tol tidak mengalami kenaikan. Bahkan, kalau bisa, seharusnya diturunkan dari yang sekarang.

"Kami sebagai regulator yang harus berada di tengah-tengah. Nanti kami review sama-sama. Belum ada (BUJT) yang mengajukan. Kami upayakan enggak naik. Kalau bisa malah turun. Kasihan rakyat," ujar Dody.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai BUJT kerap menaikkan tarif jalan tol seenak mereka.

Ia awalnya mengungkapkan telah menerima keluhan yang diterima dari masyarakat mengenai kebijakan kenaikan tarif tol.

Kenaikan tarif jalan tol seringkali tidak didasari oleh pemenuhan standar pelayanan minimum yang seharusnya menjadi acuan bagi BUJT.

Saat sedang rapat bersama Dody, ia menceritakan pengalaman ketika Komisi V DPR RI meninjau lokasi kecelakaan Tol Cipularang tepatnya di KM 92.

Lasarus menyayangkan kondisi ruas jalan tol tersebut yang banyak mengalami kerusakan seperti berlubang dan hanya ditambal dengan patching tanpa adanya upaya perbaikan lebih lanjut seperti overlay.

Menurut Lasarus, jalan tol seharusnya memiliki standar kualitas yang jelas, layaknya landasan pacu pesawat yang memiliki standar PCN (Pavement Classification Number) tertentu.

Ia menilai kondisi jalan tol yang hanya ditambal dengan patching bisa membahayakan pengendara.

"Jalan tol saya lihat ada bolong sedikit, tambal. Padahal tambalnya tuh bikin mobil loncat, bisa lari ke sana lari ke sini," kata Lasarus di lokasi rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Lasarus menekankan bahwa salah satu komponen penting dalam menaikkan tarif jalan tol adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Jika standar tersebut belum dipenuhi, maka tidak seharusnya BUJT menaikkan tarif.

"Kami di komisi ini sering diprotes masyarakat. Hitungannya (untuk kenaikan tarif jalan tol) sekarang hanya pakai inflasi. Jadi kasarnya yang menguntungkan mereka (para BUJT) itu diambil, menjadi dasar untuk menaikkan tarif, tapi yang merugikan mereka tidak kerjakan. Ini kami tidak mau biarkan lagi," ujar Lasarus.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah lain yang sering ditemui di jalan tol seperti kelengkapan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Ia menyebutkan bahwa pihak kepolisian pernah menyampaikan keluhan mengenai BUJT yang diminta memasang CCTV di jalan tol, tetapi tak kunjung dikerjakan.

Namun, saat tiba waktunya untuk menaikkan tarif, pihak pengelola tol malah langsung melakukannya.

"Kemarin kami digempur oleh masyarakat di sini. 'Mana Komisi V pengawasannya?' Semau dewe pemegang konsesi jalan tol ini," ucap Lasarus.

Lasarus pun mengingatkan bahwa persetujuan untuk menaikkan tarif jalan tol tidak hanya menjadi kewenangan BUJT, tetapi juga melibatkan Menteri PU.

"Persetujuan naikkan tarif tol ada peran Menteri PU. Jangan semau dewe naikkan (tarif) jalan tol ini," kata Lasarus.

Petisi Online dan Aksi Demo

Sebelumnya, petisi tolak kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, makin kencang bergulir di dunia maya. Petisi “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang muncul di laman change.org sudah diteken hingga lebih 200 ribu. 

Petisi online tersebut juga mulai berubah menjadi gerakan massa yang turun ke jalan untuk menyuarakan perlawanan atas kebijakan PPN 12 persen ini.

Sekelompok massa yang berjumlah sekitar 300-an orang, mulai bergerak turun ke jalan. Perwakilan massa mendatangi gedung Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta, pada Kamis (19/12/2024) sore, sambil membawa petisi penolakan tarif PPN 12 persen.

"Ini adalah tanda tangan yang dihimpun secara digital melalui petisi online yaitu penolakan untuk PPN 12 persen. Jadi petisi online tersebut kami himpun kami cetak dan akan kami serahkan ke Setneg untuk disampaikan," kata perwakilan warga, Risyad Azhari, Kamis.

Petisi tersebut dihimpun secara daring sejak 19 November 2024. Petisi mewakili warga yang selama ini tidak setuju dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Sebelum menyerahkan petisi, para warga yang menolak kenaikan PPN berkumpul di silang Monas, Jakarta. Sebanyak 300 orang akan mengantarkan petisi langsung ke Sekretariat Negara. Namun, hanya lima orang perwakilan yang diperbolehkan masuk ke gedung Setneg.

Menurut Risyad, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat. Di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat.

"Jelas kita tahu bahwa PPN 12 persen ini dirancang pada tahun 2021, yang kalau kita lihat relevansinya hari ini, tidak relevan dari ekonomi warga. Dari tabungannya sendiri, kita lihat terus merosot kan. Kita lihat juga middle class sudah rontok ke bawah. Jadi, rasa-rasanya tidak bijak kalau dipaksakan untuk terus naik PPN-nya ke 12 persen. Jadi, kami harap (kenaikan PPN) itu dibatalkan," katanya.

Dalam aksi turun ke jalan ini, K-popers dari berbagai fandom grup penggemar boygroup dan girlgroup Korea turut bergabung.

Sejumlah peserta aksi tampak membawa lightstick. Salah satunya, lightstick dari boygroup NCT yang berwarna hijau neon. 

Lightstick tersebut diangkat tinggi-tinggi, berdampingan dengan poster penolakan PPN 12 persen yang bertuliskan "Negara butuh uang cepat? Perampasan aset solusinya. #TolakPPN12 persen" bergambar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Melalui aksi ini, para K-popers yang gemar menonton konser dan membeli album penyanyi favorit asal Korea itu menyatakan dengan tegas menolak kenaikan PPN 12 persen. Menurut mereka, kenaikan pajak akan berdampak pada harga konser, album maupun barang-barang lainnya yang dibeli dari luar negeri.

Penggemar NCT atau NCTzen asal Bekasi, Sekar Ayu (20) mengungkapkan keresahannya. Ia khawatir, kenaikan pajak akan membuat harga tiket konser melonjak. 

"Alasan ikut demo supaya harga konser enggak naik. Kami enggak naik saja konser sudah Rp 4 juta, apalagi naik, bisa Rp 4 juta lebih dong," tutur Sekar di lokasi. 

Sekar mengaku sedih. Pasalnya, dengan kenaikan PPN 12 persen ini, hobinya menonton konser dan membeli album grup favoritnya akan terdampak. 

"Kan jadi sedih. Alasannya mendorong pasti buat diri sendiri, temen temen dan masa depan, kami siapa yang bantu kalau PPN naik," ujar Sekar.  (*/tribunmedan.com)