BERGEMA Aksi Tolak Pajak yang Cekik Rakyat, Muncul Juga Ajakan Massa Turun ke Jalan Demo di Istana

TRIBUN-MEDAN.com - Aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai bergema di dunia maya. Aksi petisi tolak PPN 12 persen ini pun kini merembet jadi seruan ajakan demo di Istana Presiden.

Dikutip Tribunmedan.com, Kamis (19/12/2024) siang, petisi “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang muncul di laman change.org sudah diteken hingga lebih 117 ribu. Berikut link petisi >>> Tolak Pajak 12 % .

Diketahui, PPN 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Para pejabat rezim Prabowo Subianto berdalih PPN 12 persen merupakan amanat undang-undang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah pejabat rezim Prabowo, awalnya menyebut kenaikan PPN menjadi 12 persen cuma untuk barang mewah. Faktanya, tak demikian.

Kini gambar garuda biru yang dulu viral seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu 2024 dan revisi Undang-Undang Pilkada, kembali muncul di dunia maya. 

Kali ini gambar itu muncul di berbagai media sosial sebagai respons atas rencana pemerintah memberlakukan tarif PPN 12 persen mulai 2025.

Dalam gambar garuda biru kali ini dinarasikan bahwa masyarakat menolak kenaikan tarif PPN 12 % . Sebab, tarif pajak yang sudah dibebankan selama ini dari 10 % menjadi 11?lum mampu meningkatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat.

"Menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Tolak PPN 12 % ," tulis salah satu gambar yang dibumbui dengan hastag #TolakPPN12Persen dalam satu postingan.

"Jangan kebiasaan malakin rakyat! Bebankan pajak besar untuk pembalak hutan, pengeruk bumi dan industri tersier. Jangan palak rakyat terus-terusan." tulis peringatan yang lain.

Dalam alasannya, akun tersebut menyebut bahwa kenaikan PPN bakal semakin menyulitkan hidup masyarakat karena harga berbagai kebutuhan akan naik. Padahal, keadaan ekonomi belum membaik sejak dihantam pandemi Covid-19. 

Ditambah lagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, pengangguran terbuka masih sekitar 4,91 juta orang.

Kemudian, dari 144,64 juta orang yang bekerja, sebagian besar atau 57,94 persen bekerja di sektor informal. 

Selanjutnya, masih berdasarkan data BPS per Bulan Agustus, sejak tahun 2020 rata-rata upah pekerja semakin mepet dengan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP). Meskipun, trennya sempat naik di tahun 2022, tetapi kembali menurun di tahun 2023. 

Kemudian, berdasarkan perhitungan BPS tahun 2022, dibutuhkan uang sekitar 14 juta rupiah setiap bulannya untuk hidup di Jakarta. Padahal, UMP Jakarta di tahun 2024 saja hanya 5,06 juta rupiah. Oleh karena itu, kenaikan PPN dinilai bisa menambah beban masyarakat di tengah daya beli yang menurun sejak bulan Mei 2024.

Naiknya PPN yang juga akan membuat harga barang ikut naik sangat mempengaruhi daya beli. Sejak bulan Mei 2024 daya beli masyarakat terus merosot. Kalau PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas.