Golkar Sumut Embuskan Wacana Kepala Daerah Dipilih Langsung DPRD, Ini Alasannya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Golkar Sumut merespon usulan Presiden RI Prabowo Subianto agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui mekanisme DPRD. Alasannya biaya pemilihan kepala daerah langsung lebih besar 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) menyatakan ikut mendukung arahan Golkar pusat, agar sistem demokrasi Pilkada di Indonesia lebih efisien dan memangkas biaya politik. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Kordiv Pemengan Pemilu DPD Golkar Sumut, Irham Buana Nasution, Selasa (17/12/2024) 

"Wacana itu tentu dengan pendalam serta penguatan yang ada. Kita harus mempertimbangkan banyak aspek, berkaitan dengan rencana peruban sistem pikada itu, tidak saja dari aspek sistemnya, tata cara pelaksanaannya, tapi juga berbagai hal," kata Irham Buana Nasution di Medan. 

Irham mengatakan, wacana gagasan pemikiran untuk dilakukaran perubahan dan reformasi terhadap sistem politik dan sistem demokrasi. Khususnya berkaitan dengan Pilkada provinsi, kabupaten dan kota. 

"Wacana sebanarnya usulan yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahaladia, ketika perayaan HUT Golkar di Jakarta tiga hari yang lalu. Pada saat itu, pak Bahlil menyampaikan perlu ada perubahan fundamental terhadap sistem politik, khusus berkaitan dengan pilkada dan kita minta diperankan kembali, ada peran lebih besar lembaga legislatif, khususnya DPRD provinsi kabupaten dan Kota. Kemudian ditangkap dan direspon dengan cepat oleh presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa usulan partai Golkar ini patut diapresiasi dan patut diseriusi lebih lanjut," katanya. 

"Wacana ini sebenarnya perlu dipertimbangkan dengan terencana secara matang. Tidak bisa kemudian dikatakan menolak atau kemudian setuju terhadap wacana dan rencana itu. Kita perlu juga mempertimbangkan efesiensi dan penyederhanaan sistem, apakah dengan perubahan sistem pilkada," jelas Anggota DPRD Sumut Komisi A ini.

Lanjut Irham, perlu kajian dan analisis yang lebih mendalam, agar kemudian ini bisa dijalankan. Tidak kemudian ujug-ujug setiap lima tahunan kita merubah sistem, justru akan semakin menimbukan kondisi yang tidak baik pada sistem demokrasi 

"Latar belakang dari gagasan ini karena bagian dari evaluasi Pilkada serentak 2024. Dimana Indonesia melaksanakan Pilkada secara di semua wilayah di 38 Provinsi di 514 Kabupaten dan Kota. Kalau dilihat dari kondusifitasnya sangat stabil tingkat keamanan di indonesia. Artinya indonesia berhasil menyelenggaran pilkada serentak dan itu yang terbesar di dunia," sebutnya.  

Irham menilai Pilkada langsung dari sudut pandang anggaran memang sangat besar, baik itu anggaran yang sumber dari APBN maupuan APBD. Belum lagi anggaran soal logistik pemilu untuk penyelenggara dan sebagainya. 

"Termasuk hitungan juga anggaran yang bersumber dari masing-masing pasangan calon, baik yang menang maupun yang kalah, tapi harus dilihat juga itukan menjadi satu, Sehingga apa yang disampaikan Presiden Prabowo, gagasan pemikiran itu, harus didukung tetapi dengan analisis yang mendalam," pungkasnya.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan