Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian Tolak Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Itu Wacana Elit

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Sumatera Utara, Pdt Penrad Siagian menolak wacana pemilihan kepala daerah ditentukan oleh anggota DPRD. Menurutnya, usulan tersebut justru melemahkan demokrasi Indonesia.

"Saya benar-benar menolak pemilihan kepala daerah dilakukan melalui anggota dewan. Sebab itu sebagai kemunduran demokrasi di masyarakat tanah air,”kata Penrad Siagian saat diwawancarai di Kota Medan, Selasa (17/12/2024).

Penrad Siagian meragukan wacana pemilihan kepala daerah melalui anggota dewan muncul dari masyarakat. 

Malah dia berkeyakinan wacana itu sengaja dimunculkan oleh para elit politik di tanah air.

Menurutnya meski Pilkada menelan biaya yang tak sedikit, wacana pemilihan kepala daerah tidak seharusnya kembali dipilih anggota DPRD. 

“Kita sudah ketahui bersama bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Sehingga pemilihan harus dilakukan secara langsung juga, baik gubernur, bupati dan wakil rakyat," ujarnya. 

Besarnya biaya Pilkada menjadi salah satu alasan pemilihan kepala daerah tak lagi dilakukan secara langsung melainkan dipilih DPRD. 

Penrad mengakui besarnya biaya Pilkada hingga praktik politik uang yang masif terjadi. 

Ketimbang merubah aturan Pilkada, Penrad lebih ingin agar proses demokrasi pemilihan kepala daerah dilakukan dapat berjalan adil dan jujur.

Salah satunya sebut Penrad dengan menekan praktek politik uang untuk maju sebagai kepala daerah dan anggota DPRD. 

Apalagi sebut dia, Indonesia memiliki aturan dan lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pemilihan umum demi mewujudkan kedaulatan rakyat. 

"Makanya yang harus diperbaiki yakni elit politik sendiri yang harus memperbaiki diri. Silahkan politisi dan anggota parlemen sudah saatnya benar benar bersama masyarakat, jangan hanya seperti selama ini atau selama lima tahun tidak ada kontribusinya sehingga pas mau pemilu baru sibuk mengeluarkan uang," kata Penrad 

"Untuk mencegah politik uang maka tidak benar juga kita harus membakar kedaulatan rakyat Seharusnya mempertegas aturan yang sudah diterapkan dengan benar benar melakukan hukuman terhadap orang orang yang benar benar melakukan money politik."

(cr17/tribun- medan. com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan