Rugikan Negara, BPK Ungkap 22 Proyek Dinas PUPR Kota Tebingtinggi Kekurangan Volume Pekerjaan

TRIBUN-MEDAN.com, TEBINGTINGGI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor.44.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 , Tanggal 20 Mei 2024 menyebutkan ada 22 paket pekerjaan yang kurang volume pekerjaan. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran alias kerugian negara senilai Rp 253.855.535 (Rp 253,8 juta). 

Kurang volume dimaksud ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya, pemeriksaan fisik serta pengujian laboratorium sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran di mana terdapat kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan. 

Sebanyak 22 paket pekerjaan tersebut di dalamnya adalah program rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan, pekerjaan pemipaan, pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPA) serta pemeliharaan gedung.

Objek-objek pekerjaan yang merugikan negara tersebut antara lain adalah pekerjaan berkala Jalan Cinge, Jalan Pala dan Jalan Sena kelebihan pembayaran senilai Rp 25.4 juta; Pemeliharaan berkala Jalan Bagelen senilai Rp 23.1 juta; Pemeliharaan berkala Jalan Gunung Bhakti LKMD I senilai Rp 2.04 juta. 

Kemudian ada pemeliharaan berkala jalan Gunung Bhakti II kelebihan bayar sebesar Rp.67.4 juta; Pengembangan jaringan perpipaan di Kelurahan Tanjung Marulak kecamatan rambutan kelebihan pembayaran sebesar Rp 12,9 juta. 

Pengembangan jaringan perpipaan di Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu lebih bayar sebesar Rp 7,4 juta, Pembangunan bangunan pengaman Sungai Bahilang kelurahan Bandar Sono lebih bayar sebesar Rp 8,5 juta; Pembangunan Gedung Operasi Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane sebesar Rp 38,8 juta; dan Lanjutan Pembanguna  sarana dan prasarana Masjid Agung Kota Tebingtinggi lebih bayar sebesar Rp.43.7 juta. 

Terkait temuan ini, Kepala Inspektorat Kota Tebingtinggi H Kamlan maupun Kepala Dinas PUPR Kota Tebingtinggi Reza Aghista enggan menjawab pertanyaan yang dilayangkan reporter Tribun-Medan sejak Senin (2/12/2024) sore. 

Temuan 22 Item Pekerjaan Bukti Unsur Melawan Hukum

Ratama Saragih, Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran mengatakan dengan temuan kerugian negara pada 22 item pekerjaan tentunya menjadi tanda tanya bagaimana sistem yang dibangun oleh Dinas PUPR Kota Tebingtinggi. Menurutnya, ini sudah merupakan modus kejahatan jika pekerjaan konstruksi selalu saja ditemukan kurang volume pekerjaan. 

Responden BPK ini dengan tegas mengatakan bahwa dalam laporan audit BPK yang dimaksud dapat dipastikan adanya unsur melawan hukum. 

"Ada penyalahgunaan wewenang maka jumlah pembuktian kerugian negara cukup memenuhu unsur sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai pengertian unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor)," kata Ratama. 

Yang dimaksud unsur melawan hukum, ujar Ratama hanya bersifat melawan hukum dalam arti formil, tidak termasuk melawan hukum dalam arti materiil. Sesuai dalam praktik sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi (yurisprudensi).

"Oleh karena itu maka patutlah Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak dan memproses temuan kerugian Negara yang timbul dalam 22 paket pekerjaan yang dimaksud tandasnya," pungkasnya. 

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan