KPU Sumut Sukseskan Pemilu, Bertaruh Nyawa Lintasi Hutan Liar Habitat Harimau

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Di balik pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, ada yang harus bertaruh nyawa demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara harus berjuang menyalurkan logistik pemilu ke sejumlah daerah hutan liar habitat hewan buas Harimau, dengan medan geografis yang penuh risiko, hingga mengancam keselamatan.

Geografis alam di Sumut terbilang cukup variatif.

Di Mandailing Natal (Madina) petugas KPU harus menghadapi tantangan jalur extrem, infrastruktur jalan yang belum terjamah aspal, jalur berbatuan dan lumpur. 

KPU dihadapkan jalur menanjak, curam, masuk dan keluar hutan liar dengan jurang-jurang pegunungan.

Itu ditempuh demi menyalurkan logistik dan memastikan hak pilih masyarakat terjamin.

Selain medan extrem, khusus di kawasan hutan dan perbukitan seperti Kecamatan Pekantan ada daerah Desa Silogun, Kecamatan Kotanopan Desa Batahan ada potensi serangan hewan buas, Harimau Sumatera.

Bila tidak waspada dan memahami alam, nyawa petugas KPU pengantar logistik jadi taruhannya. 

"Itu daerah hutan terpencil yang hanya bisa dilalui roda dua, dan itu pun harus dimodifikasi bannya, pakai ban cangkok atau ban trail, karena medan alamnya yang extrem. Itu juga selain darat melalui sungai-sungai muara Batanggadis yang memisahkan," katanya, Jumat (29/11/2024) 

"Geografi Madina ini kan dikelilingi Bukit Barisan, jadi ya menang masih liar alam hutannya, Harimau yang melintas sungai ya masih ada, itu yang dihadapi KPU untuk distribusi. Anggota KPU biasa didampingi TNI-Polri mengantarkan logistik, biasa untuk 2 TPS per desa yang mereka tuju," ungkapnya. 

Diketahui di daerah-daerah terpencil ini hampir 10.000 ribu pemilih yang harus disampaikan oleh KPU haknya, untuk berpartisipasi pada Pilkada serentak 2024.

Ribuan warga ini akan menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang baru, serta Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

"Ribuan itu warga di daerah-daerah hutan dan perbukitan, hampir 10 ribuan. Anggota mengantar ke satu desa, rata-rata per desa ada 2 tps yang harus dipenuhi kebutuhan logistiknya" katanya.

Diketahui pada Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah menggelar l rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumatera Utara.

Hasil rapat pleno DPT secara resmi diketahui berjumlah 10.771.496 pemilih dari total 33 kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara, di 455 kecamatan, berasal 6110 desa/kelurahan. 

"Hasil rapat pleno DPT Provinsi Sumut 2024, jumlah tetapnya 10.771.496 dari 33 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara," kata Robby Effendi Hutagalung kepada Tribun Medan. 

Lanjut Robby Effendi Hutagalung, hasil pleno terdapat 25.223 jumlah Tempat Pemungutan Suara yang tersebar.

Rincian DPT laki-laki berjumlah 5.302.681, sedangkan DPT perempuan berjumlah 5.468.815 orang. 

Untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu, rapat supervisi jelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 digelar Pemprov Sumut, KPU Sumut, Bawaslu Sumut, Polri ,TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan. Rapat digelar di Aula I, Lantik II Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. 

Rapat supervisi digelar sehubungan dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/5679/SJ tanggal 4 November 2024.

Isinya menyampaikan bahwa Bawaslu RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia melaksanakan pemetaan Pilkada di Provinsi Sumatera Utara.

Tantangan Bencana Alam saat Distribusi Logistik dan Pencoblosan

Ketua Tim BMKG Medan, Ramos Lumban Tobing, menyampaikan pada bulan November (saat pencoblosan 27 November hingga penghitungan) potensi curah hujan di Sumut ada peningkatan.

Dipaparkan, pada saat distribusi logistik pemilu 1 hari sebelum pencoblosan diprediksi hujan intensitas ringan. 

Pada Pilkada serentak 2024, beberapa daerah berpotensi banjir, hingga longsor jadi informasi yang disampaikan BMKG untuk menjadi antisipasi bagi pihak KPU Sumut hingga tingkat Kabupaten dan kota.

Seperti dipaparkan potensi kerawanan banjir dan longsor di Kabupaten Madina, Langkat, Labuhanbatu, dan Nias Selatan. 

Dari sisi geografis, ada beberapa daerah yang perlu perhatian khusus untuk penyaluran logistik penghitungan suara agar bisa tepat waktu.

Seperti Madina dan Nias yang Medan geografisnya terbilang ekstrem. 

"Prediksi biasa malam hingga dinihari secara klimatologi hujan, atau pagi dinihari. Itu ciri khasnya hujan di bulan ber-bet," katanya. 

Ketua KPU Sumut, Agus Agus Arifin mengatakan, rakor dengan BMKG memberikan informasi keadaan iklim dan pemetaan kondisi cuaca yang sangat penting kepada penyelenggara, karena berkaitan dengan waktu jadwal yang sudah ditetapkan.

Khususnya soal distribusi logistik pemungutan suara yang harus sudah sampai ke Tempat Pemungutan Suara 1 hari sebelum pelaksanaan. 

Lanjut Agus Arifin, dengan rakor yang diikuti KPU jajaran se-Sumut ini, diharapkan seluruh penyelenggara mampu memprediksi hal-hal teknis menjelang pencoblosan serentak 2024, baik itu waktu pendistribusian, solusi TPS alternatif bila terdampak bencana. Sehingga tidak ada perencanaan penyelenggaraan terkendala cuaca. 

"Hasil Rakor ini dihadiri KPU jajaran se-Sumut, tadi disampaikan pemaparan dari BMKG terkait kondisi cuaca dan kerawanan bencana yang berpotensi terjadi di bulan November, yang notabene seminggu jelang pencoblosan tangga 27 November dan penghitungan suara," katanya. 

"Dari paparan BMKG itu pihak penyelenggara mendapat informasi penting, jadi pihak penyelenggara bisa mengatur waktu untuk distribusi logistik ke TPS untuk pemungutan dan penghitungan suara sehari sebelum hari H. Karena distribusi wajib clear sebelum hari H, tidak boleh lewat. Daerah yang jadi perhatian terdampak cuaca ekstrem tadi disampaikan di Langkat, Labuhanbatu, dan Madina, Nias. Dari 22-26 November sudah bisa dikira-kira kapan mulainya," jelas Agus Arifin. 

Agus Arifin berharap kepada seluruh tim penyelenggara betul-betul mempersiapkan waktu pendistribusian logistik tepat waktu.

Dan sudah merencanakan TPS alternatif bila ada TPS yang terdampak bencana banjir atau longsor. 

"Perlu disampaikan dari penyelenggara Kecamatan ke desa, ke TPS-TPS dan seterusnya ke bawah agar antisipasi TPS alternatif memilih bila ada yang terdampak. Harus benar-benar didata dan untuk dialihkan TPSnya segera bila terdampak cuaca atau bencana," pungkasnya.

Adapun jumlah kontestan yang berlaga pada Pilkada di Sumut sebanyak 87 pasangan calon yaitu dua paslon berlaga untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut dan 85 paslon pada Pilkada di 33 kabupaten/kota.

Di Sumut terdapat 5 Pilkada kabupaten/kota yang akan melawan kotak kosong yaitu Serdangbedagai, Asahan, Pakpak Bharat, Nias Utara dan Labuhanbatu Utara.

(Dyk/Tribun-Medan.com)